Senin, 10 April 2017 14:06

Askhalani dan Abdullah Saleh Berdamai

BANDA ACEH - Somasi yang dilayangkan Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Askhalani melalui kuasa hukumnya Safaruddin ke Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berakhir dengan damai. Kesepakatan damai itu setelah DPRA mengundang Askhal--sapaan Askhalani--dan Safaruddin. Selain itu, komisi I juga mengundang pimpinan media AJNN.Net Akhiruddin Mahjuddin.

Pertemuan tersebut berlangsung di ruang Rapat Badan Anggaran, Kamis (30/3). Namun pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh pimpinan media AJNN.Net Akhiruddin Mahjuddin. Sementara Komisi I dihadiri Abdullah Saleh, Azhari Cage, Teuku Harun, dan Tanwir Mahdi.

Kuasa Hukum Askahalani, Safaruddin yang juga Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengatakan pertemuan itu hanya silaturahmi sekaligus mencari jalan keluar atas somasi yang dilayangkan oleh kliennya Askhalani.

"Keduanya memahami perselisihan ini tidak disikapi berlebihan," kata Safaruddin.

Safaruddin juga mengatakan, Abdullah Saleh juga sudah meminta maaf secara terbuka kepada Askhalani. Sementara Askhalani yang merupakan putra asli Aceh Barat Daya itu juga sudah memaafkan.

"Allhamdulillah sudah selesai perselisihan ini, mereka sudah bersalaman," kata Safaruddin.

Sementara itu, Askhalani mengaku sengaja melayangkan somasi kepada Abdullah Saleh. Alasan agar kedepan tidak ada lagi anggota DPRA yang mudah mengeluarkan pernyataan membandingkan orang dengan hal-hal lain.

"Ini memang sengaja saya layangkan somasi, agar bisa jadi pelajaran untuk yang lain, semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi," katanya.

Abdullah Saleh yang merupakan putra asli Nagan Raya itu mengaku mereka sudah saling memahami. Apalagi selama ini sudah saling mengenal.

"Secara pribadi saya sudah meminta maaf," katanya.

|AJNN

BANDA ACEH - Politikus Partai Aceh Abdullah Saleh disomasi oleh Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani bin Muhammad Amin. Askhalani, melalui kuasa hukum Safaruddin, mengatakan Abdullah Saleh menerbitkan status atau informasi di facebook yang merendahkan dirinya.

Posting-an status facebook saudara Abdullah Saleh yang ditampilkan beserta dengan foto atas nama Askhalani dapat disimpulkan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan klien kami merasa direndahkan harkat dan martabatnya,” kata Safaruddin, Kamis (23/3).

Adapun materi yang ditayangkan di dinding laman facebook tersebut terbit pada Selasa lalu, sekitar pukul 18.00 WIB. Abdullah Saleh menulis, “Gerak Aceh Askhalani bersama Akhiruddin Mahyuddin tim sukses Zaini Abdullah yang sedang bekerja meraup keuntungan di akhir masa kerja Zaini Abdullah. Selama menjadi tim sukses Akhiruddin merasa manis lalu melibatkan anak buahnya Askhalani di GeRAK untuk menyerang DPRA untuk bela2. Beubrang Cit Sigam nyoe”

Menurut Safaruddin, penyebutan beubrang (berang-berang) kepada Askhalani tersebut menyamakan kliennya seperti hewan berang berang. Hal inilah yang dinilai Askhalani sebagai penghinaan dan pencemaran namanya.

Safaruddin mengatakan bahwa berang-berang yang dimaksud adalah binatang mamalia semi-akuatik pemakan ikan, berbentuk seperti musang dan memiliki tungkai yang relatif lebih pendek disertai cakar yang berselaput.

Di kalangan masyarakat Aceh, hewan ini dianggap sangat menjijikkan karena tidak memiliki anus. Hewan ini mencerna makanan dan buang air melalui mulut dengan cara memuntahkan,” ungkapnya.

Abdullah Saleh membenarkan kabar somasi tersebut. Politikus Partai Aceh ini juga mengaku berkomunikasi dengan Safaruddin. Ketua Komisi I DPR Aceh ini berkilah dirinya tidak terlalu reaktif di media sosial. Namun belakangan, dia menilai, GeRAK Aceh terkesan menyerang lembaga DPR Aceh.

“GeRAK terus menyerang DPRA. Mereka ingin DPRA ini terpojok, tidak berdaya, tidak bergerak,” kata Abdullah Saleh.

Abdullah Saleh berharap perkara tersebut dapat diselesaikan. “Kalau memang saling memahami, saling menyadari kemudian saling meminta maafkan, selesai. Tidak mesti saling tekan menekan,” kata Abdullah Saleh.

Adapun, somasi yang dilayangkan itu berisi tuntutan kepada Abdullah Saleh mencabut tulisannya yang menghujat dari laman facebook. Safaruddin juga mendesak Abdullah Saleh untuk meminta maaf secara langsung melalui media massa, tiga hari berturut-turut.

|AJNN

BANDA ACEH - Dalam kegiatan konsolidasi Civil Society Organization (CSO) Se Indonesia di Provinsi Bali, Infografis terkait persoalan pertambangan di Aceh dari Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh dinilai paling bagus dari CSO lainnya se-nusantara.

Kepala Divisi Kebijakan Publik dan Anggaran GeRAK Aceh, Fernan mengatakan, sebanyak 72 lembaga swadaya masyarakat dari seluruh Indonesia yang mengikuti konsolidasi tersebut, semuanya memaparkan hasil yang didapatkan pada daerah masing-masing, termasuk beberapa lembaga dari Aceh seperti Walhi, Haka Aceh.

"Dari 72 CSO Se-Indonesia yang mengikuti konsolidasi ini, infografis tambang dari GeRAK Aceh mendapatkan yang terbaik," kata Fernan kepada AJNN, Jum'at (7/4).

Kata Fernan, dalam kegiatan tersebut, perwakilan bagian hukum dari Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa pihaknya akan menyurati seluruh pemerintah daerah menerbitkan Surat Keputusan (SK) pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berstatus non Clean and Clear (CnC).

"Tadi, kata Kabag Hukum Kementrian ESDM pak Heri, pihaknya akan surati kepala daerah untuk terbitkan SK pencabutan IUP perusahaan tambang non CnC sampai pengumuman pada 4 April 2017 lalu," ujarnya.

Fernan juga menerangkan, selama diberlakukan moratorium tambang di Aceh banyak IUP bermasalah dan non CnC yang telah dicabut, bahkan mencapai 101 perusahaan, sehingga dapat menyelamatkan seluas 600 ribu Ha lahan di Aceh.

"Untuk itu, kepala daerah segera menyiapkan penerbitan SK pencabutan IUP non CnC," pungkas Fernan.

|AJNN

 

BANDA ACEH – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh dan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya mendesak kepala Kejaksaan Tinggi Aceh untuk segera melakukan eksekusi terhadap perkara tindak pidana korupsi alat kesehatan di Kabupaten Abdya tahun 2013.

Pasalnya, kasus pengadaan alat kesehatan yang bersumber APBN itu sudah berketetapan hukum tetap. Seperti yang tercantum dalam putusan kasasi Mahkamah Agung pada 19 Oktober 2016 yang menyebutkan perkara itu dinyatakan terbukti secara sah merugikan keuangan negara.

“Maka berdasarkan amar putusan tersebut Kajati Aceh kami minta untuk segera melakukan eksekusi terhadap terpidana yang merupakan para pihak yang ikut bertanggung jawab,” kata Ketua YARA Perwakilan Abdya, Miswar melalui siaran pers, Jumat (7/4).

Lebih jelasnya, berdasarakan amar putusan Mahkamah Agung nomor 1021 K/PID.SUS/2016 disebutkan bahwa mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/putusan umum pada Kejaksaan Negeri Blangpidie. Dan membatalkan putusan pengadilan tinggi/tindak pidana korupsi Banda Aceh nomor 30/PID-TIPIKOR/2015/PT.BNA pada 5 Januari 2016 yang membatalkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bna pada 2 November 2015.

Maka dalam hal itu, lanjutannya, menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama enam tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama enam bulan dan memerintahkan supaya para terdakwa ditahan.

“Berdasarkan fakta atas amar putusan itu, maka Kajati Aceh sebagai pihak yang bertanggungjawab segera melakukan eksekusi terhadap perintah putusan sebagaimana aturan perundangan yang berlaku,” ujar Miswar.

Selain itu, GeRAK Aceh dan YARA Perwakilan Abdya juga meminta Kajati Aceh untuk segera memerintahkan Kejari Abdya agar dapat menindaklanjuti atas dugaan keterlibat pihak lain, yaitu PT pemenang proyek. Hal ini, kata Miswar, merupakan salah satu perintah sebagaimana putusan awal yang diputuskan dalam sidang Tipikor di pengadilan negeri Banda Aceh.

“Dalam amar putusan tersebut disebutkan bahwa PT pemenang tender harus bertanggungjawab terhadap kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara tersebut,” ujar Miswar.

Berdasarkan infromasi yang didapatkan bahwa hingga 2017 Kajari Blangpidie telah beberapa kali mengeluarkan surat perintah penyidikan atau Sprindik dengan nomor:Print-01/N.1.29/fd.1/11/2015 pada 10 November 2015, dan kemudian pihak Kejari Blangpidie mengeluarkan surat kedua yang merupakan perubahan Sprindik pertama dengan nomor: Print-346/N.1.29/fd.1/10/2016 pada 04 Oktober 2016.

Anehnya hingga saat ini belum ada titik terang terhadap dugaan adanya keterlibatan pihak lain yang patut diduga adalah merupakan salah satu aktor utama terjadi potensi korupsi terhadap pengadaan alat kesehatan di Abdya.

"Maka berdasarkan fakta tersebut Kajati Aceh kami desak untuk dapat segera mengambil alih pengusutan kasus ini karena ditengerai kasus ini memiliki conflict of interest dengan pimpinan kepala daerah di Abdya,” tegas Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani dalam siaran pers yang sama.

Dikatakan Askhalani, berdasarkan amar putusan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp956.176.990,- (sembilan ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

Hal demikian, kata Askhalani, sebagaimana tertulis dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor: SR-0843/PW01/5/2015 pada 14 April 2015, dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan alat kedokteran, alat kesehatan dan KB pada RSUD Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun anggaran 2013 dari total anggaran Rp 6.336.179.850,-

|AJNN

BANDA ACEH – Koordinator Badan Pekerja Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Askhalani bin Muhammad Amin menilai larangan Ketua DPR Aceh Tgk Muharuddin terhadap kepala SKPA baru untuk tidak menggunakan anggaran APBA tidak logis.

“Pelarangan pencairan dana atas APBA sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua DPR Aceh tidak logis secara aturan hukum,” kata Askhalani kepada AJNN, Rabu (22/3).

Tidak hanya itu, pernyataan yang dikeluarkan Ketua DPR Aceh juga dinilai sebagai keputusan personal, bukan dari institusi atau kelembagaan DPR Aceh.

Askhalani menambahkan, berdasarkan Undang-undang 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, para pejabat baru yang dilantik oleh Gubernur Zaini sudah bisa menjalankan mandat sebagai penyelenggara. Karena, kata dia, secara dimensi hukum hanya melalui peradilan PTUN keputusan pergantian jabatan dapat dibatalkan.

Hal senada juga disampaikan akademisi hukum dari Universitas Syiah Kuala, Kurniawan. Dia mengatakan, hanya Pengadilan Tata Usaha Negara lah yang diberi otoritas untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian.

“Setiap keputusan atau beschikking maupun ketetapan (besluit) yang dikeluarkan setiap pejabat administrasi negara harus dipandang benar,” kata Kurniawan.

Askhalani, kepada AJNN menambahkan, sejauh ini berdasarkan fakta yang berkembang soal mutasi pejabat eselon II tersebut, masih dalam bentuk imbauan, baik dari Kemendagri maupun pejabat lain. “Ini menunjukkan bahwa pelantikan rotasi jabatan yang dilakukan oleh Gubernur Aceh sudah dapat dilanjutkan pada tahapan selanjutnya.”

Pelarangan penggunaan anggaran oleh Ketua DPR Aceh, kata advokat di IKADIN ini, akan menjadi salah satu sikap yang bertolak belakang dengan upaya percepatan pelaksanaan anggaran APBA. Jika mengacu pada upaya percepatan pembangunan yang berkelanjutan, maka salah satu syarat adalah bagaimana implementasi APBA segera dilaksanakan.

Askhalani juga meminta para pejabat lama yang saat ini tengah menyengketakan putusan Gubernur Aceh Zaini Abdullah tersebut untuk tidak membuat kegaduhan baru.

“Mereka juga dilarang menggunakan anggaran APBA. Sebab secara hukum sudah ada pejabat lain yang mengisinya dan jika ini tetap tidak diindahkan maka mereka menjadi salah satu pihak yang akan berhadapan dengan hukum di kemudian hari,” kata pegiat anti korupsi ini.

|AJNN

Selasa, 21 Maret 2017 11:45

LSM Minta Gubernur Cabut IUP Bermasalah

BANDA ACEH - LSM Koalisi Masyarakat Pemantau Tambang (KMPT) Aceh, Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Jaringan Monitoring Tambang (JMT) serta Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) meminta Gubernur Aceh segera mengeluarkan surat keputusan pencabutan 18 Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah di Aceh. Desakan ini disampaikan dalam konferensi pers di salah satu warkop di Banda Aceh, Selasa (14/3).

Hadir dari GeRAK, Askhalani, Hayatuddin Tanjung, dan Fernan, Jaringan Monitoring Tambang (JMT), Mahmuddin, serta Badrul Irfan dari HAkA. Kepala Divisi Advokasi Korupsi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung mengatakan, pencabutan itu perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tatakelola pertambangan mineral logam dan batubara dalam masa moratorium IUP yang berakhir Oktober 2017.

Selain itu, pihaknya meminta gubernur mengevaluasi surat Gubernur Aceh yang ditandatangani oleh Sekda Aceh Nomor: 545/22651 tanggal 28 Desember 2016 perihal pemberian rekomendasi sertifikasi clean and clear (CnC) terhadap 14 IUP. Hasil temuan KMPT, Sekda Aceh melalui surat Nomor: 545/22651 tanggal 28 Desember 2016 telah menyurati Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) untuk memberikan rekomendasi sertifikasi CnC terhadap 14 IUP.

Padahal beberapa perusahaan yang direkomendasi, 4 perusahaan di antaranya telah dicabut IUP nya oleh pemerintah kabupaten seperti PT Mineral Nagan Raya (Nagan Raya) dan PT Fajar Putra Manggala, PT Nanggroe Kuchi Puega I serta PT Nanggroe Kuchi Puega II (Aceh Tengah). Selain itu, kata Hayatuddin, perusahaan yang direkomendasikan oleh sekda juga tidak menyetorkan dana reklamasi tambang sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Hayatuddin menyatakan, sebagaimana hasil Korsup Minerba KPK pada akhir 2016 menyebutkan sebanyak 97 persen tidak menyetorkan dana jaminan reklamasi. Artinya hanya sebagian kecil saja yang patuh. Hal ini, tambahnya, jelas mengangkangi PP 78/2010 tentang Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang. Sebab dari jumlah IUP yang ada, hanya dua IUP yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), padahal kenyataanya banyak izin tambang yang masih berada di kawasan hutan.

“Kami menduga adanya kekeliruan atas surat Sekda Aceh yang mengatasnamakan gubernur. Kami berharap gubernur mengambil langkah tegas dengan menerbitkan SK pencabutan terhadap 18 IUP yang bermasalah dan menyampaikan kepada Kementrian ESDM,” katanya.

Menurut Hayatuddin, pencabutan IUP sangat tepat dilakukan saat ini karena sejalan dengan komitmen Gubernur Aceh dalam mendorong moratorium tambang di Aceh. Penerbitan SK pencabutan, katanya, merupakan momentum yang tepat dalam menjaga hutan Aceh, apalagi ditengerai bahwa sejumlah IUP yang mengantongi izin adalah perusahaan yang hanya menjadi IUP sebagai kepentingan untuk mendapatkan manfaat bisnis semata.

Begitupun, keempat LSM ini sepakat mendesak Gubernur Aceh segera membentuk tim audit untuk melakukan audit kepatuhan hukum dan pelaksanaan kewajiban terhadap IUP yang terindikasi bermasalah di Aceh. Termasuk bekerjasama dengan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk menagih piutang perusahaan yang mengantongi IUP sebesar Rp 41 miliar. “Jika ini dibiarkan maka yang rugi adalah Aceh sebagai pemilik atas pengelolaan hutan,” kata Askhalani.

|SERAMBIINDONESIA

Pemerintah Aceh pada 28 Desember 2016, telah mengirimkan surat rekomendasi sertifikasi Clean and Clear (CnC) untuk 14 perusahaan tambang kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam surat Nomor 545/22651 yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Dermawan, atas nama Gubernur Aceh, disebutkan, sehubungan surat Menteri ESDM Nomor 9206/30/MEM.B/2016 yang dialamatkan kepada Menteri Dalam Negeri dan ditembuskan kepada Gubernur di seluruh Indonesai terkait penataan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta memenuhi Peraturan Menteri ESDM nomor 43 tahun 2015, maka dalam surat tersebut dilampirkan daftar IUP di Aceh beserta data pendukung hasil evaluasi dan rekomendasi untuk mendapatkan status CnC.

Terkait surat tersebut, sejumlah aktivis korupsi dan lingkungan di Aceh yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pemantau Tambang, yakni, GeRAK Aceh, Lembaga Jaringan Monitoring Tambang (JMT), Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA), dan Sekolah Antikorupsi Aceh (SAKA), mengadakan pertemuan dengan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, Kamis (02/3/17).

Dalam pertemuan itu, Koalisi Masyarakat Pemantau Tambang meminta gubernur mengambil kebijakan atas surat yang dikirimkan ke ESDM. Gubernur juga harus memastikan, apakah keputusan tersebut diambil setelah berkoordinasi dengan Gubernur non aktif atau dengan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur pada saat itu.

“Gubernur harus memastikan, apakah Sekda Aceh memang benar memiliki wewenang atas hal tersebut dengan mengatasnamakan Gubernur Aceh. Ini dikarenakan surat rekomendasi dikeluarkan ketika Zaini Abdullah sedang cuti kampanye,” terang Fernan, Kepala Divisi Kebijakan Publik Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Sabtu (4/03/2017).

Fernan menambahkan, perusahaan yang direkomendasikan untuk mendapatkan status CnC itu juga bermasalah. Ada empat perusahaan yang sudah terlebih dahulu dicabut izinnya oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pertama, PT. Mineral Nagan Raya melalui SK Pencabutan Bupati Nagan Raya No:545/112/SK/PENCABUTAN-IUP/2016. Kedua, PT. Fajar Putra Manggala Aceh Tengah, telah diterbitkan SK Pencabutan Bupati Aceh Tengah No.814/251/DPPKESDM/2016. Ketiga, PT. Nanggroe Kuchi Puega 1 Aceh Tengah, telah diterbitkan SK Pencabutannya oleh Bupati Aceh Tengah No.814/250/DPPKESDM/2016. Keempat, PT. Nangroe Kuchi Puega 2 Aceh Tengah, yang telah diterbitkan SK Pencabutannya oleh  Bupati Aceh Tengah No.814/252/DPPKESDM/2016.

“Sementara, 10 perusahaan lain tidak ada dana jaminan reklamasi tambang. Hal ini jelas-jelas melanggar Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Bahkan delapan di antaranya, sudah mendapat restu Kementerian ESDM untuk diterbitkan SK pencabutan pada Pengumuman Rekonsiliasi CNC ke-21 akhir Januari 2017,” ungkap Fernan.

Koordinator GeRAK Aceh Askhalani mengatakan, dalam pertemuan dengan Gubernur Aceh tersebut, disampaikan juga bahwa sebagian perusahaan yang direkomendasikan itu, tidak membayar menunggak pajak ke Pemerintah Aceh.

“Surat tersebut sangat bertolak belakang dengan keinginan Gubernur Aceh untuk menertibkan pertambangan mineral dan batubara. Termasuk, Instruksi Gubernur tentang moratorium pertambangan.”

Askhalani menambahkan, LSM anti korupsi dan lingkungan sangat mengapresiasi Gubernur Aceh yang berkomitmen menjaga lingkungan, khususnya pertambangan. “Pada 2014, sebelum Intruksi Gubernur tentang Moratorium Tambang, jumlah IUP mencapai 138 dengan luas lahan pertambangan 841.648.31 hektare. Setelah instruksi keluar, IUP tersisa hanya 37 dan luas daerah tambang sekitar 156.002 hektare.”

Surat rekomendasi Clean and Clear untuk 14 perusahaan tambang kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dikirimkan Pemerintah Aceh. Sumber: GeRAK

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh mendesak Kementerian ESDM untuk menolak pemberian CnC 14 perusahaan tambang rekomendasi tersebut. “Sebelum status CnC dikeluarkan, Kementerian ESDM harus turun kelapangan dan memastikan tidak ada pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Kementerian tidak BOLEH hanya berpegang pada surat dan hasil evaluasi pemerintah daerah,” tutur Muhammad Nur, Direktur Walhi Aceh.

Muhammad Nur mengatakan, semua izin pertambangan yang dikeluarkan itu harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah baik daerah maupun pusat. “Yang harus diingat, kerugian dari kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini akibat pertambangan. Yang terbeban adalah pemerintah, sementara perusahaan tidak peduli dengan dampak buruk terhadap lingkungan.”

Bagi Walhi, sambung Muhammad Nur, tidak ada pertambangan yang ramah lingkungan. “Semua perusahaan tambang merusak alam, apakah itu meninggalkan lubang, mencemari tanah, dan air, hingga merusak hutan.”

Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyatakan terima kasih atas masukan dan informasi yang disampaikan aktivis lingkungan terhadap kondisi pertambangan di Aceh. Dirinya juga serius memastikan, IUP yang ada sekarang tidak bertentangan hukum dan tidak merusak lingkungan.

“Terkait dengan permasalah yang disampaikan oleh aktivis LSM, kami akan mempelajari terlebih dahulu, sehingga keputusan yang diambil tidak menimbulkan masalah lain, khususnya masalah hokum,” ujar Zaini Abdullah.

|MONGABAY

BANDA ACEH – Koalisi Masyarakat Pemantau Tambang (KMPT) mendesak Gubernur Aceh, Zaini Abdullah untuk menerbitkan surat keputusan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah di Aceh. Apalagi gubernur sebelumnya berkomitmen mendorong moratorium tambang di Aceh.

Sebanyak 18 izin tambang ditengarai bermasalah. Mereka saat ini beroperasi di sejumlah wilayah di Aceh. Perusahaan tersebar di Kabupaten Nagan Raya, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Tamiang dan Pidie Jaya.

Koordinator Hutan Alam dan Lingkungan Aceh, Fernal mengatakan pihaknya menemukan surat atas nama Gubernur Aceh yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Aceh, Darmawan. Isinya tentang memberikan rekomendasi sertifikat clear and clean (CnC) terhadap 14 IUP. Surat itu ditujukan kepada Ditjen Mineral dan Batubara 26 Desember 2016 lalu.

“Beberapa perusahaan yang direkomendasi oleh Sekda Aceh, empat di antaranya telah dicabut oleh pemerintah kabupaten, yaitu PT. Mineral Nagan Raya, PT Fajar. Fajar Putra Manggala, PT. Nanggroe Kuchi Puega I dan PT. Nanggroe Kuchi Peuga II,” kata Fernal di Banda Aceh, Selasa (14/3/2017).

Selama ini temuan KMPT, hanya terdapat dua perusahaan tambang di Aceh yang memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Izin tersebut dikeluarkan untuk perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan. Namun nyatanya banyak izin tambang yang masih berada di kawasan hutan.

KMPT juga meminta gubernur membentuk tim audit untuk melakukan audit kepatuhan hukum dan pelaksanaan kewajiban terhadap IUP yang terindikasi bermasalah di Aceh. Desakan itu juga termasuk kerjasama dengan panitia ususan piutang negara untuk menagih utang perusahaan yang mengantongi IUP sebesar Rp41 miliar.

“Kepentingan menagih hutang ini adalah amanah UU sebab jika ini dibiarkan maka yang rugi adalah Aceh sendiri sebagai pemilik atas pengelolaan hutan,” pungkasnya.

|OKEZONE

BANDA ACEH - Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh melaporkan dugaan korupsi proyek penunjukan langsung (PL) tahun 2013-2014 yang terjadi pada Dinas Pengairan Aceh ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Rabu (15/3/2017). Kerugian negara akibat kasus ini ditaksir mencapai Rp 224.334.547.549.

Laporan itu disampaikan oleh Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani bersama beberapa orang Badan Pekerja GeRAK. Berkas aduan tersebut kemudian diagendakan oleh petugas Bagian Persuratan Kejati Aceh yang disaksikan oleh Kasi Penkum dan Humas Kejati Aceh, Amir Hamzah SH.

Askhalani kepada Serambinews.com mengatakan bahwa dugaan korupsi proyek PL pada Dinas Pengairan Aceh itu terjadi pada tahun 2013 dan 2014. Kasus itu juga melibatkan dua mantan kepala dinas tersebut yaitu Ir Anwar Ishak dan Ir Syamsulrizal, PPTK dinas itu, serta 17 perusahaan penerima proyek PL.

Berdasarkan hasil kajian dan analisa GeRAK, Askhalani menjelaskan bahwa dalam proyek yang tersebar di enam kabupaten/kota itu ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan para pihak. Menurutnya, penunjukan proyek PL dilakukan secara sistemik dan terencana dengan tujuan menghindari pelelangan umum.

"Rata-rata jumlah pagu anggaran proyek PL mencapai Rp 2 miliar lebih. Padahal dalam proses PL tidakBOLEH melebihi Rp 200 juta. Asumsi kita kerugian negara Rp 224 miliar lebih, karena itu kita minta Kejati untuk mengusut dan mengaudit kasus ini, apakah memenuhi unsur tindak pidan korupsi atau tidak," katanya.

|TRIBUNNEWS

BANDA ACEH - Koordinator GeRAK Aceh Askhalani meminta 17 kepala dinas/ kepala SKPA yang dicopot untuk tidak membuat kegaduhan baru yang bisa membuat efektifitas pelaksanaan pemerintahan di Aceh terganggu.

"Jangan gara-gara dicopot mereka melakukan manuver yang membuat efektifitas pelaksanaan pemerintahan Aceh menjadi kacau balau," katanya, Selasa (14/3).

Ia juga menyebutkan pergantian sejumlah kepala dinas yang dilakukan oleh gubernur Aceh pasti memiliki dasar hukum kuat berdasarkan Undang-undang pemerintah Aceh dalam pengangkatan pejabat.

"Namun, bagi yang merasa haknya sudah dikebiri dan dicopot silahkan menempuh jalur hukum apakah ke Komisi Aparatur Negara (KASN) maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," ujarnya.

Terkait pernyataan Dirjen Otda Kemendagri yang meminta pejabat yang sudah dicopot agar bekerja lagi, Askhalani menilai justru akan mengacaukan pelaksanaan pemerintahan.

"Dualisme kepemimpinan pasti akan terjadi di sejumlah SKPA dan ini pasti menganggu kinerja pemerintahan," jelasnya.

Terkait dengan permasalahan tersebut, pihaknya meminta Mendagri mencari solusi dan mempertegas kabinet illegal dan legal, jangan hanya menyuruh mereka yang dicopot untuk bekerja kembali.

"Jadi Mendagri harus mempertegas status legalitas, apakah Pemerintah Aceh sudah sah melantik pejabat baru atau tidak, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan," imbunya.

|AJNN

Halaman 1 dari 33

Moto GeRAKAceh

Terwujudnya gerakan sosial anti korupsi diprovinsi Aceh

Alamat Sekretariat

Jl. Kechik Ali No. 30, Dusun Lamthu, Gampong Cot Mesjid
Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh - Indonesia Kode Pos 23245

Telephone 0851-0041-2967
Email antikorupsiaceh@yahoo.com

Jaringan GeRAK Aceh

  • GeRAK Aceh Besar
  • GeRAK Aceh Barat
  • Pos GeRAK Gayo
  • Pos GeRAK Sabang
  • Pos GeRAK Aceh Selatan
  • Pos GeRAK Aceh Barat Daya

Kirim Pesan