DPR Aceh Terima Dana Aspirasi, Gerak Aceh: Mereka “Rampok” Anggaran Publik

Diterbitkan di Media Massa
12 Maret 2017

BANDA ACEH - Tahun ini, seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mendapatkan dana aspirasi dengan jumlah bervariasi. Ketua DPR Aceh mengelola Rp 40 miliar, Wakil Ketua DPR Aceh mengelola Rp 35 miliar dan masing-masing anggota dewan, mendapatkan Rp 10 miliar. Uang itu digunakan untuk bantuan beasiswa hingga bantuan bibit.

“Ini adalah cara anggota DPR Aceh merampok anggaran publik,” kata Koordinator Gerakan Anti Korupsi Aceh Askhalani bin Muhammad Amin, di sela-sela konferensi pers di Sekretariat Bersama Wartawan Banda Aceh, di Banda Aceh, Selasa (7/3).

Total anggaran aspirasi yang dikelola oleh DPR Aceh tahun ini mencapai Rp 917,5 miliar. Dana aspirasi tersebut diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017 dan dititipkan di 32 Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

Askhalani mengatakan angka yang diterima masing-masing anggota dewan ini terus meningkat setiap tahun seiring dengan peningkatan jumlah pendapatan dan penerimaan Aceh. Tahun ini APBA mencapai Rp 14,765 triliun. Rp 7,7 triliun dari anggaran itu adalah dana otonomi khusus dan dana bagi hasil minyak dan gas. Total paket proyek tersebut mencapai 2.977 unit. Angka usulan dana aspirasi ini bervariasi, dari Rp 50 juta hingga Rp 6 miliar.

"Kami menduga dana ini muncul sebagai barter untuk mengesahkan APBA 2017 yang cukup lama tersandera di DPR Aceh. Ini adalah kesepakatan antara eksekutif dan legislatif yang dimediasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan plt (pelaksana tugas) Gubernur Aceh untuk mengesahkan APBA,” kata Askhalani.

Menurut Askhalani, ini adalah pelanggaran besar yang dilakukan secara berjamaah oleh DPR Aceh. Pengusulan dana aspirasi ini dinilai melanggar Peraturan Gubernur No 79 Tahun 2015 tentang perubahan atas Pergub No 79/2013 tentang petunjuk teknis pengelolaan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan otonomi khusus.

Dalam pergub tersebut, kata Askhalani, ditegaskan bahwa dana otonomi khusus/minyak dan gas tidak dibolehkan digunakan untuk anggaran dengan nilai Rp 500 juta. Pelanggaran lain yang dilakukan adalah dana ini dimasukkan ke dalam APBA 2017 dengan mengabaikan mekanisme perencanaan serta penetapan, sesuai ketentuan undang-undnag tentang tata cara pelaksanaan anggaran publik yang baik dan tepat, berlandaskan pada asas transparansi, akuntabilitas serta efisiensi terukur serta terencana.

Dana ini, kata Askhalani, dititipkan kepada SKPA seolah-olah menjadi anggaran yang wajar. Padahal, penerima dan pengelola anggaran ini telah ditunjuk. "Ini adalah rahasia publik. Ini adalah cara “merampok” dana publik berkedok kebutuhan masyarakat," kata Askhalani.

Asrizal H Asnawi, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional di DPR Aceh, menolak tudingan Gerak Aceh. Menurut dia, seluruh APBA 2017, berjumlah Rp 14,765 triliun merupakan ada karena disahkan oleh lembaganya. “Kita enggak tahu itu. Ada yang menerima. Pandai-pandai lah,” kata Asrizal. “Kalau sudah masuk ke dinas, tidak ada lagi aspirasi.”

|AJNN

Berikan komentar

Pastikan Anda memasukkan informasi yang diwajibkan (*). Dilarang menggunakan kode HTML.

Moto GeRAKAceh

Terwujudnya gerakan sosial anti korupsi diprovinsi Aceh

Alamat Sekretariat

Jl. Kechik Ali No. 30, Dusun Lamthu, Gampong Cot Mesjid
Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh - Indonesia Kode Pos 23245

Telephone 0851-0041-2967
Email antikorupsiaceh@yahoo.com

Jaringan GeRAK Aceh

  • GeRAK Aceh Besar
  • GeRAK Aceh Barat
  • Pos GeRAK Gayo
  • Pos GeRAK Sabang
  • Pos GeRAK Aceh Selatan
  • Pos GeRAK Aceh Barat Daya

Kirim Pesan