Darurat Korupsi, Gerak Aceh Minta KPK Prioritaskan Aceh

Diterbitkan di Media Massa
12 Maret 2017

BANDA ACEH - Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani Bin Muhammad Amin, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Aceh sebagai daerah prioritas pemberantasan korupsi. Menurut dia, langkah ini harus dilakukan sebagai upaya penyelamatan Aceh dari kejahatan korupsi yang kian masif.

“Pintu masuknya adalah dana aspirasi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2017,” kata Askhalani usai konferensi pers tentang temuan dana aspirasi DPR Aceh, di Banda Aceh, Selasa (7/3). “Bayangkan, ada potensi kerugian negara sebesar Rp 900 miliar lebih lewat dana aspirasi. Harusnya ada upaya yang serius dari penegak hukum untuk menyelamatkan uang besar ini dari penjarahan."

Menurut Askhalani, korupsi berdampak besar bagi perdamaian Aceh. Jika terus menerus dibiarkan, tambah dia, hal ini memunculkan masalah kesenjangan yang menjadi bibit kekacauan. Terutama aksi kriminalitas bersenjata. Apalagi, kata dia, polisi masih belum dapat mengontrol peredaran senjata api ilegal di Aceh.

Askhalani juga mengungkapkan banyak laporan temuan dugaan korupsi yang dilaporkan ke komisi antirasuah itu. Namun belum satupun kasus bersumber dari APBA yang ditindaklanjuti. Padahal, APBA adalah sumber penting dalam pembangunan Aceh.

"Ada pihak-pihak yang dibiarkan menggerogoti APBA dengan kekuasaan yang mereka pegang. Sementara, masyarakat lain di Aceh masih dianaktirikan karena kebijakan yang salah sasaran dan hanya menguntungkan sekelompok kecil orang saja. Ini adalah bahaya laten yang dapat meledak sewaktu-waktu,” kata Askhalani.

Menurut Askhalani, masyarakat juga berharap KPK dapat mengawasi proses perencanaan sampai kepada laporan pertanggungjawaban anggaran. Jangan sampai, kata Askhalani, masyarakat Aceh berubah apatis. Apalagi, kepolisian dan kejaksaan seperti tak bertaji menindak para koruptor di Aceh.

“Dalam urusan dana aspirasi, peran KPK lebih tepat dan efektif untuk menyelamatkan anggaran negara. Mereka dapat bekerja sama dengan kementerian agar pengalokasian dana aspirasi tidak dilanjutkan,” kata Askhalani.

|AJNN

Berikan komentar

Pastikan Anda memasukkan informasi yang diwajibkan (*). Dilarang menggunakan kode HTML.

Moto GeRAKAceh

Terwujudnya gerakan sosial anti korupsi diprovinsi Aceh

Alamat Sekretariat

Jl. Kechik Ali No. 30, Dusun Lamthu, Gampong Cot Mesjid
Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh - Indonesia Kode Pos 23245

Telephone 0851-0041-2967
Email antikorupsiaceh@yahoo.com

Jaringan GeRAK Aceh

  • GeRAK Aceh Besar
  • GeRAK Aceh Barat
  • Pos GeRAK Gayo
  • Pos GeRAK Sabang
  • Pos GeRAK Aceh Selatan
  • Pos GeRAK Aceh Barat Daya

Kirim Pesan