GeRAK: Larangan Ketua DPRA Terhadap Pejabat Baru Tidak Logis

Diterbitkan di Media Massa
10 April 2017

BANDA ACEH – Koordinator Badan Pekerja Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Askhalani bin Muhammad Amin menilai larangan Ketua DPR Aceh Tgk Muharuddin terhadap kepala SKPA baru untuk tidak menggunakan anggaran APBA tidak logis.

“Pelarangan pencairan dana atas APBA sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua DPR Aceh tidak logis secara aturan hukum,” kata Askhalani kepada AJNN, Rabu (22/3).

Tidak hanya itu, pernyataan yang dikeluarkan Ketua DPR Aceh juga dinilai sebagai keputusan personal, bukan dari institusi atau kelembagaan DPR Aceh.

Askhalani menambahkan, berdasarkan Undang-undang 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, para pejabat baru yang dilantik oleh Gubernur Zaini sudah bisa menjalankan mandat sebagai penyelenggara. Karena, kata dia, secara dimensi hukum hanya melalui peradilan PTUN keputusan pergantian jabatan dapat dibatalkan.

Hal senada juga disampaikan akademisi hukum dari Universitas Syiah Kuala, Kurniawan. Dia mengatakan, hanya Pengadilan Tata Usaha Negara lah yang diberi otoritas untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian.

“Setiap keputusan atau beschikking maupun ketetapan (besluit) yang dikeluarkan setiap pejabat administrasi negara harus dipandang benar,” kata Kurniawan.

Askhalani, kepada AJNN menambahkan, sejauh ini berdasarkan fakta yang berkembang soal mutasi pejabat eselon II tersebut, masih dalam bentuk imbauan, baik dari Kemendagri maupun pejabat lain. “Ini menunjukkan bahwa pelantikan rotasi jabatan yang dilakukan oleh Gubernur Aceh sudah dapat dilanjutkan pada tahapan selanjutnya.”

Pelarangan penggunaan anggaran oleh Ketua DPR Aceh, kata advokat di IKADIN ini, akan menjadi salah satu sikap yang bertolak belakang dengan upaya percepatan pelaksanaan anggaran APBA. Jika mengacu pada upaya percepatan pembangunan yang berkelanjutan, maka salah satu syarat adalah bagaimana implementasi APBA segera dilaksanakan.

Askhalani juga meminta para pejabat lama yang saat ini tengah menyengketakan putusan Gubernur Aceh Zaini Abdullah tersebut untuk tidak membuat kegaduhan baru.

“Mereka juga dilarang menggunakan anggaran APBA. Sebab secara hukum sudah ada pejabat lain yang mengisinya dan jika ini tetap tidak diindahkan maka mereka menjadi salah satu pihak yang akan berhadapan dengan hukum di kemudian hari,” kata pegiat anti korupsi ini.

|AJNN

Berikan komentar

Pastikan Anda memasukkan informasi yang diwajibkan (*). Dilarang menggunakan kode HTML.

Moto GeRAKAceh

Terwujudnya gerakan sosial anti korupsi diprovinsi Aceh

Alamat Sekretariat

Jl. Kechik Ali No. 30, Dusun Lamthu, Gampong Cot Mesjid
Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh - Indonesia Kode Pos 23245

Telephone 0851-0041-2967
Email antikorupsiaceh@yahoo.com

Jaringan GeRAK Aceh

  • GeRAK Aceh Besar
  • GeRAK Aceh Barat
  • Pos GeRAK Gayo
  • Pos GeRAK Sabang
  • Pos GeRAK Aceh Selatan
  • Pos GeRAK Aceh Barat Daya

Kirim Pesan