Komisi VI DPR telah menyetujui Revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) yang akan segera disahkan menjadi Undang-Undang dalam Sidang Paripurna yang akan datang. Berikut adalah 11 poin utama substansi perubahan dalam RUU BUMN yang perlu diperhatikan:
1. Perluasan Definisi BUMN
Definisi BUMN telah diperluas untuk mencakup badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara dan terdapat hak istimewa yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia.
2. Pengaturan Anak Usaha
RUU BUMN mengatur definisi anak usaha yang sebelumnya belum diatur, dimana anak usaha BUMN adalah anak perusahaan BUMN dan turunannya yang didirikan oleh BUMN dalam rangka memenuhi kepentingan usaha BUMN.
3. Pembentukan BPI Danantara
RUU BUMN mengatur pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengelolaan BUMN.
4. Holding Investasi dan Holding Operasional
BPI Danantara akan menjadi Holding Investasi yang bertugas melakukan pengelolaan dividen dan aset BUMN, serta Holding Operasional yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BUMN.
5. Business Judgement Rule
Aturan mengenai perlindungan kewenangan direksi terkait pengambilan keputusan akan diatur dalam RUU BUMN yang baru.
6. Pengelolaan Aset BUMN
Pengelolaan aset BUMN akan disesuaikan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang diatur dalam RUU BUMN yang baru.
7. Rekrutmen Sumber Daya Manusia
RUU BUMN juga mengatur rekrutmen sumber daya manusia (SDM) BUMN untuk penyandang disabilitas, serta pengambilan karyawan BUMN dari masyarakat setempat.
Dengan adanya revisi RUU BUMN ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan BUMN serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kepentingan negara dan masyarakat. Semua pihak diharapkan turut mendukung implementasi dari RUU BUMN yang telah direvisi ini.
loading…
