Indonesia saat ini berada di peringkat ke-5 terendah dalam hal Upah Minimum Regional (UMR) di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa standar upah di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Di sisi lain, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia tergolong tinggi di kawasan ini, mencapai 11% dan direncanakan akan naik menjadi 12% tahun depan.
Tertinggal dari Negara Tetangga
Meskipun memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tingkat upah di Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Data terbaru menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-5 terendah untuk UMR di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara lain seperti Singapura memiliki UMR lebih dari USD1.000 per bulan atau sekitar Rp15 juta, sementara di Indonesia rata-rata UMR masih berada pada kisaran Rp2-Rp5 juta.
Ketimpangan dalam distribusi kesejahteraan di Indonesia semakin memperburuk tantangan kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Banyak pekerja di Indonesia, terutama di sektor informal, masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka meski pertumbuhan ekonomi negara ini terus positif.
Beban Pajak yang Berat
Selain masalah UMR, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal pajak. PPN sebesar 11% di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara sejak diberlakukan pada 1 April 2022. Negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand masih menerapkan tarif PPN yang lebih rendah, sekitar 6-7%.
Rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan membiayai pembangunan. Namun, banyak pihak khawatir bahwa hal ini akan memberikan beban tambahan bagi konsumen, terutama kalangan berpenghasilan rendah. Peningkatan tarif PPN berpotensi meningkatkan beban konsumen yang sudah terbebani dengan inflasi tinggi dan ketidakpastian ekonomi global.
Menyeimbangkan Kebutuhan
Pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kebutuhan meningkatkan penerimaan negara dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kenaikan tarif PPN, meskipun diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap anggaran negara, harus diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.
Indonesia perlu melakukan reformasi struktural dalam hal UMR dan kebijakan pajak untuk mengurangi ketimpangan dan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Dengan upaya yang tepat, Indonesia dapat meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya.
Penutup
Dalam menghadapi tantangan UMR rendah dan beban pajak tinggi, Indonesia perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan standar upah dan memperbaiki kebijakan pajak. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
