Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) merupakan salah satu organisasi pemuda yang memiliki peran penting dalam menyuarakan aspirasi dan pandangan terkait kebijakan publik. Salah satu isu yang saat ini sedang hangat diperbincangkan adalah usulan agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dikembalikan ke instansi asalnya di TNI atau di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Tanggapan Ketua Umum GPA
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Alwashliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, memberikan tanggapannya terkait usulan tersebut. Menurut Aminullah, usulan tersebut dapat mencederai semangat reformasi yang telah dilakukan sebelumnya. Reformasi tersebut bertujuan untuk memisahkan TNI dan Polri demi menghilangkan budaya militeristik di dalam Polri dan memfokuskan tugasnya dalam bidang penegakan hukum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan konstitusi.
Aminullah juga menyoroti bahwa isu tersebut mungkin muncul karena adanya ketidakpuasan dari pihak tertentu terkait dengan hasil pilkada di beberapa daerah. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengusulkan perubahan yang dapat merugikan institusi Polri.
Tuntutan GPA
GPA menuntut agar Sekjen PDIP dan anggota DPR Deddy Sitorus memberikan penjelasan terkait pernyataan mereka terkait isu Polri. GPA memberikan waktu 24 jam bagi keduanya untuk meminta maaf terkait tuduhan bahwa Polri menjadi “Partai Cokelat” dan terlibat dalam campur tangan pada pilkada. Jika permintaan maaf tidak dilakukan, GPA mengancam akan mengambil tindakan konstitusional lebih lanjut.
Peran Polri dalam Reformasi
Sementara itu, Polri sendiri telah menunjukkan komitmen untuk melakukan perubahan yang lebih baik dalam reformasi kelembagaan. Program Presisi yang dicanangkan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.
GPA menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak, termasuk dari PDIP, untuk mendukung upaya Polri dalam melakukan perubahan positif. Menurut GPA, isu yang tidak relevan seperti “Partai Cokelat” hanyalah mengalihkan perhatian dari hal-hal yang seharusnya menjadi fokus utama dalam upaya reformasi kelembagaan.
Kesimpulan
Sebagai salah satu organisasi pemuda yang peduli terhadap pembangunan negara, GPA menegaskan pentingnya menjaga integritas dan independensi institusi Polri. Dalam era reformasi ini, semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan sistem keamanan yang lebih baik demi kepentingan bersama.
Dengan demikian, usulan untuk mengembalikan Polri ke TNI atau di bawah Kemendagri seharusnya dipertimbangkan dengan matang, mengingat konsekuensi dan implikasi yang mungkin timbul dari perubahan tersebut. Semoga upaya reformasi kelembagaan yang dilakukan oleh Polri dapat terus berjalan dengan lancar demi terwujudnya penegakan hukum yang adil dan merata di Indonesia.
