Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Meko Polkam) Budi Gunawan telah menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR dimana ia mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun. Usulan tambahan anggaran tersebut bertujuan untuk mendukung program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR
Saat Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Budi Gunawan bersama tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih mengusulkan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran 2025. Hadir dalam rapat tersebut adalah tujuh Menko, antara lain:
- Menko Polkam Budi Gunawan
- Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
- Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno
- Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
- Menko Pemberdayaan Masyarakat (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar
- Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas)
Alasan Usulan Tambahan Anggaran
Budi Gunawan menyatakan bahwa beban tugas yang semakin berat tanpa dukungan anggaran yang memadai akan membuat pelaksanaan program-program tersebut sulit direalisasikan. Contohnya, di Kemenko Polkam saat ini tidak memiliki ruang command center yang terkoneksi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memonitor masalah-masalah secara langsung.
Penanganan isu politik, keamanan, dan stabilitas nasional membutuhkan kecepatan dalam koordinasi, sinergi, dan eksekusi di lapangan. Selain itu, belum ada platform big data yang dapat menangani pengaduan masyarakat (dumas) yang jumlahnya sangat besar di Kemenko Polkam. Hal ini mengakibatkan banyak laporan yang tidak tertangani dengan baik, yang pada akhirnya memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Perubahan Nomenklatur Kementerian
Usulan penambahan anggaran ini dilakukan menyusul perubahan nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan anggaran untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:
- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) meminta tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun.
Kesimpulan
Dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun yang diajukan oleh Menko Polkam Budi Gunawan, diharapkan program-program yang telah dicanangkan dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Dukungan anggaran yang memadai sangat penting dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, dan kestabilan nasional. Semoga usulan tersebut dapat disetujui dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia.
