Selama beberapa waktu terakhir, polemik seputar usulan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau di bawah kendali Panglima TNI telah mengemuka. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjadi salah satu tokoh yang menanggapi usulan tersebut dengan keberatan. Mari kita simak lebih lanjut mengenai pandangan Mendagri Tito Karnavian terkait usulan tersebut.
Keberatan Tito Karnavian
Mendagri Tito Karnavian secara tegas menyatakan keberatannya terhadap usulan agar Polri ditempatkan di bawah Kemendagri atau Panglima TNI. Dalam sebuah pernyataan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Tito mengungkapkan bahwa posisi Kepolisian sudah seharusnya tetap di bawah naungan langsung presiden.
“Saya berkeberatan,” ujar Tito. Alasannya sederhana, karena sejak reformasi, Polri telah dipisahkan secara jelas di bawah presiden. Hal ini merupakan bagian dari upaya reformasi yang dilakukan untuk memastikan independensi Polri dalam menjalankan tugasnya.
Usulan PDIP
Usulan agar Polri ditempatkan di bawah TNI atau Kemendagri sendiri muncul dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengusulkan hal tersebut sebagai respons terhadap hasil Pilkada Serentak 2024 yang menunjukkan adanya indikasi keberpihakan aparat kepolisian.
Deddy Sitorus menyatakan, “Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong agar Polri kembali di bawah kendali Panglima TNI atau Kemendagri.” Usulan ini sekaligus sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah netralitas aparat kepolisian dalam konteks demokrasi di Indonesia.
Fungsi Polri
Sebagai institusi penegak hukum, Polri memiliki berbagai fungsi yang sangat vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam usulan PDIP, tugas Polri diusulkan direduksi dan difokuskan pada fungsi-fungsi spesifik, seperti penanganan lalu lintas, patroli untuk menjaga kondusivitas di lingkungan perumahan, serta unit reserse untuk mengusut dan menuntaskan kasus kejahatan hingga tahap pengadilan.
Dengan demikian, diharapkan Polri dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Kesimpulan
Dalam konteks diskusi mengenai penempatan Polri di bawah Kemendagri atau TNI, penting bagi semua pihak untuk mempertimbangkan dengan seksama dampak dari keputusan tersebut. Mendagri Tito Karnavian telah menegaskan keberatannya terhadap usulan tersebut, sementara PDIP mengusulkan langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja Polri dalam menjalankan tugasnya.
Semoga dengan adanya diskusi dan perdebatan yang sehat, kita dapat mencapai kesepakatan yang terbaik demi kepentingan bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mari kita terus dukung upaya-upaya untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia.
