Pada Selasa, 3 Desember 2024, Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah (Cawagub Jateng) Hendrar Prihadi atau yang akrab disapa Hendi, mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan. Hendi menghadiri panggilan dari KPK untuk memberikan keterangan terkait sejumlah hal yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang saat dirinya menjabat sebagai Wali Kota.
Kedatangan Hendi ke Kantor KPK
Hendi menjelaskan bahwa kedatangannya ke KPK adalah untuk memberikan kesaksian terkait beberapa kegiatan yang dilakukan di Pemerintah Kota Semarang ketika dirinya menjabat sebagai Wali Kota. “Ada undangan harus memberikan kesaksian terhadap beberapa hal-hal di Pemkot Semarang. Ya, beberapa kegiatan di Semarang waktu saya jadi wali kota,” kata Hendi kepada wartawan.
Walau tidak ingat secara pasti tentang materi pemeriksaan, Hendi membenarkan bahwa pemeriksaan tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita. “Pokoknya saya diminta keterangan sebagai saksi, tapi enggak tahu itu undangannya. Kurang lebih begitu, iya (terkait Mbak Ita),” jelas Hendi.
Penyelidikan Kasus Korupsi di Pemkot Semarang
KPK tengah mengusut tiga kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota Semarang. Kasus-kasus tersebut meliputi pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi pada tahun 2023-2024.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tersangka namun identitasnya belum diungkapkan. “Proses penyidikan saat ini sedang berjalan, untuk nama dan inisial tersangka masih belum disampaikan saat ini,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika.
Larangan Bepergian ke Luar Negeri
KPK juga telah mengeluarkan surat keputusan yang melarang empat orang untuk tidak bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Dua di antaranya adalah penyelenggara negara dan dua lainnya berasal dari pihak swasta. Larangan ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi yang tengah berlangsung.
Reaksi Publik
Reaksi publik terhadap kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi seperti Wali Kota Semarang dan Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah tentu saja sangat beragam. Banyak pihak menuntut transparansi dan keadilan dalam penegakan hukum terhadap koruptor, sementara beberapa yang lain mungkin merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.
Kasus korupsi selalu menjadi perhatian utama masyarakat Indonesia karena dampaknya yang merugikan negara dan masyarakat secara keseluruhan. KPK sebagai lembaga penegak hukum anti-korupsi diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Kesimpulan
Dengan adanya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik seperti Wali Kota Semarang dan Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah, penting bagi seluruh pihak untuk memberikan dukungan penuh kepada lembaga penegak hukum seperti KPK. Keadilan dan transparansi harus menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus-kasus korupsi agar Indonesia dapat menjadi negara yang bersih dari praktik korupsi dan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
