loading…
Anggota Komisi III DPR Gerindra Melihat PDIP Bersandiwara
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Muhammad Rofiqi, menilai bahwa PDIP sedang melakukan sandiwara politik terkait kenaikan PPN menjadi 12%. Rofiqi mengatakan bahwa PDIP mencoba mencari simpati publik dengan mengkambinghitamkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terkait kebijakan tersebut.
Provokasi Publik oleh PDIP
Rofiqi menyayangkan sikap PDIP yang terkesan memprovokasi publik dengan sentimen negatif terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, hal ini tidak bijak dan seharusnya tidak dilakukan oleh partai politik yang seharusnya bertanggung jawab.
Pembelaan Terhadap Kebijakan PPN 12%
Rofiqi juga menyoroti kritik yang dilayangkan oleh PDIP terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN. Menurutnya, aturan PPN 12% merupakan produk dari pemerintah dan DPR sebelumnya, di mana PDIP merupakan partai penguasa di parlemen pada periode tersebut.
Apresiasi Terhadap Presiden Prabowo
Rofiqi berpendapat bahwa PDIP seharusnya mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto terkait penetapan PPN 12%. Menurutnya, kebijakan ini hanya diberlakukan untuk barang mewah secara selektif dan merupakan upaya untuk mengatasi tantangan ekonomi yang ada.
Penjelasan dari Wakil Ketua Komisi XI DPR PDIP
Sebagai tanggapan, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, menjelaskan bahwa UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi dasar kenaikan PPN 12% merupakan inisiatif dari pemerintahan Joko Widodo.
Kesepakatan Bersama DPR dan Pemerintah
Dolfie menegaskan bahwa RUU HPP telah dibahas bersama antara pemerintah dan Komisi XI DPR sebelum akhirnya disahkan dalam Paripurna DPR. Sebanyak 8 Fraksi di DPR telah menyetujui UU HPP tersebut, termasuk PDIP.
Kesimpulan
Melalui perdebatan ini, terlihat bahwa isu kenaikan PPN menjadi 12% masih menjadi perbincangan hangat di kancah politik Indonesia. Perbedaan pendapat antara Gerindra dan PDIP menunjukkan kompleksitas dalam pengambilan kebijakan ekonomi yang dapat memengaruhi nasib rakyat.
Dengan demikian, penting bagi semua pihak untuk terus berdialog dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Semoga kebijakan yang diambil dapat membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
