Sebuah perdebatan yang cukup hangat terjadi di Indonesia terkait dengan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Salah satu partai politik yang menyoroti hal ini adalah Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh Wakil Ketua Umumnya, Viva Yoga Mauladi. Respons PAN terhadap sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menolak kenaikan PPN menjadi sorotan utama dalam situasi ini.
Sikap PDIP dan Respons PAN
Menurut Viva Yoga Mauladi, PDIP seakan-akan bertindak tidak konsisten dengan menolak kenaikan PPN menjadi 12%. Hal ini disebabkan PDIP sebelumnya turut menyetujui kenaikan tersebut melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada 7 Oktober 2021. Bahkan, Panitia Kerja (Panja) RUU HPP yang memimpin proses tersebut juga berasal dari Fraksi PDIP.
Viva Yoga Mauladi menyatakan bahwa sikap PDIP yang menolak kenaikan PPN 12% seakan-akan adalah upaya untuk mencitrakan diri sebagai pihak yang berpihak pada kepentingan rakyat. Namun, hal ini dianggap sebagai tindakan yang tidak konsisten dan tidak jelas.
Perubahan Sikap PDIP
Perubahan sikap PDIP ini juga dihubungkan dengan posisinya yang saat ini berada di luar pemerintahan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai argumentasi PDIP yang didasarkan pada kepentingan politik. Sebelumnya setuju dengan kenaikan PPN, namun saat ini menolaknya, hal ini menimbulkan keraguan pada konsistensi sikap partai tersebut.
Reaksi Masyarakat dan Pemerintah
Reaksi masyarakat terhadap kenaikan tarif PPN menjadi 12% juga beragam. Ada yang mendukung langkah ini sebagai upaya pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat dan mencegah kontraksi ekonomi. Namun, ada juga yang menentangnya dengan alasan biaya hidup yang semakin meningkat.
Langkah Bijak Pemerintah
Viva Yoga Mauladi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menerapkan kenaikan PPN 12% ini terutama terhadap barang-barang mewah. Langkah ini dianggap bijak dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah diharapkan terus melakukan monitoring dan evaluasi atas kebijakan ini untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap terlindungi.
Kesimpulan
Dalam situasi yang kompleks ini, kenaikan tarif PPN menjadi 12% menjadi perdebatan yang menarik. Respons PAN terhadap sikap PDIP yang menolak kenaikan tersebut menjadi sorotan utama dalam dinamika politik Indonesia. Masyarakat diharapkan dapat memahami dan mengikuti perkembangan situasi ini dengan bijak untuk kepentingan bersama.
