Sebagai upaya untuk mengantisipasi kenaikan PPN 12% dan rencana pembatasan subsidi yang akan dilakukan pemerintah, langkah peningkatan bantuan sosial (bansos) bagi keluarga tidak mampu menjadi sebuah strategi yang dijalankan. Dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin sulit akibat kebijakan tersebut, pemerintah melakukan langkah proaktif dengan menambah program jaring pengaman sosial.
Program Bansos Tambahan
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan, mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan peningkatan program bansos sebagai langkah antisipasi terhadap kenaikan PPN 12% dan pembatasan subsidi. Program bansos tambahan ini diharapkan dapat memberikan bantuan yang lebih besar kepada keluarga miskin di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Bantuan Sosial Reguler
Peningkatan program bansos tidak hanya terfokus pada bantuan tambahan, namun juga pada penguatan program bansos reguler yang telah ada. Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan dipercepat penyalurannya pada awal tahun 2025. Selain itu, Bantuan Pangan Non Tunai dan bantuan makan bergizi gratis untuk penyandang disabilitas dan lansia juga akan diperluas penyalurannya.
Bantuan Makan Bergizi
Kemensos juga akan menanggung bantuan makan bergizi gratis untuk 36.000 Penyandang Disabilitas dan 101.000 lansia. Program ini akan dilaksanakan dengan melibatkan kelompok masyarakat di daerah untuk mendukung peningkatan perekonomian lokal. Selain itu, sebanyak 270.000 anak yatim piatu juga akan mendapatkan santunan setiap bulan.
Pemberdayaan Ekonomi
Selain bantuan sosial, pemerintah juga akan memberikan bantuan pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan keluarga miskin melalui pemberian modal usaha bagi KPM yang sudah lulus dari program bansos. Target dari program pemberdayaan ini diharapkan dapat menyasar 480.000 KPM.
Data Tunggal Terpadu Kesejahteraan Sosial
Semua program bansos tersebut akan disalurkan berdasarkan Data Tunggal Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTTKS), yang merupakan penyempurnaan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah ada sebelumnya. Dengan adanya data yang lebih terpadu, diharapkan program bansos dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam membantu keluarga tidak mampu.
Menyongsong Tahun 2025
Dengan langkah-langkah yang telah dipersiapkan tersebut, diharapkan bahwa tahun 2025 dapat menjadi tahun yang lebih baik bagi keluarga tidak mampu di Indonesia. Pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan sosial yang lebih baik dan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat.
