Partai Politik di Indonesia belakangan ini tengah ramai diperbincangkan terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Kritik dan kontroversi pun bermunculan dari berbagai pihak terkait kebijakan tersebut. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini.
Kritik dari Kader PDIP
Dua kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo dan Rieke Diah Pitaloka, memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Rieke menyampaikan kritiknya dalam Paripurna Penutupan Masa Sidang Pertama DPR, sementara Ganjar melontarkan kritik melalui video di Channel YouTube-nya.
Rieke Diah Pitaloka
Rieke menegaskan dukungannya kepada Presiden Prabowo untuk membatalkan rencana kenaikan PPN 12%. Ia menyampaikan hal ini dengan penuh keyakinan dalam sebuah pidato di akun Instagramnya.
Ganjar Pranowo
Ganjar menyoroti fakta bahwa dengan kenaikan tarif PPN menjadi 12%, Indonesia menjadi negara dengan tarif PPN tertinggi di ASEAN. Ia mempertanyakan keadilan dari keputusan pemerintah tersebut.
Respon Elite Partai Gerindra
Elite Partai Gerindra juga memberikan tanggapannya terkait kritik yang dilontarkan oleh kader PDIP. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, menyoroti sikap kader PDIP yang sebelumnya turut serta dalam Panja UU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12%. Wihadi Wiyanto, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR yang berasal dari Partai Gerindra, menjelaskan bahwa kenaikan PPN 12% merupakan keputusan berdasarkan Undang-Undang Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Reaksi dari Fraksi PDIP
Dolfie Othniel Frederic Palit, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fraksi PDIP, turut angkat bicara terkait sindiran dari Fraksi Partai Gerindra. Ia menegaskan bahwa UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi dasar kenaikan PPN 12% merupakan inisiatif pemerintah Presiden Joko Widodo.
Penutup
Kontroversi terkait kenaikan tarif PPN 12% masih terus bergulir di tengah masyarakat. Partai Politik diharapkan untuk dapat menemukan solusi yang terbaik demi kepentingan bersama. Bagaimana pandangan Anda terhadap isu ini?
