Masyarakat Tanah Air dihebohkan dengan kasus suap yang menjerat salah satu tokoh politik terkemuka, Hasto Kristiyanto. Kasus ini mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hasto sebagai tersangka suap.
Peran Hasto Kristiyanto dalam PDIP
Hasto Kristiyanto merupakan salah satu tokoh penting dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Saat ini, Hasto masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP meskipun telah tersandung kasus suap. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDI-Perjuangan, Said Abdullah.
Mekanisme Penentuan Jabatan di PDIP
PDIP memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan jabatan seseorang di internal partai. Meski Hasto telah menjadi tersangka suap, PDIP belum memberhentikan Hasto dari jabatannya sebagai Sekjen. Keputusan terkait pengurus DPP PDIP diambil oleh Ketua Umum sebagai mandataris Kongres Partai.
Kronologi Kasus Suap
Menurut KPK, Hasto Kristiyanto bersama advokat PDIP Donny Tri Istiqomah diduga memberikan suap kepada Wahyu Setiawan, anggota KPU periode 2017-2022. Suap ini terkait dengan penetapan Anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Hasto dan Donny dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b UU nomor 31 tahun 1999.
Penyelidikan Terhadap Harun Masiku
Selain kasus suap, Hasto Kristiyanto juga dijerat karena diduga mencegah penyidikan terhadap Harun Masiku. Setyo, salah satu penyidik KPK, menjelaskan bahwa Hasto memerintahkan pegawainya untuk merendam handphone Harun Masiku dan melarikan diri.
Reaksi Masyarakat Terhadap Kasus Ini
Kasus suap yang menjerat Hasto Kristiyanto menuai beragam reaksi dari masyarakat. Beberapa pihak menuntut agar Hasto segera diberhentikan dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP, sementara yang lain masih memberikan dukungan kepada Hasto.
Akibat Hukum bagi Hasto Kristiyanto
Jika terbukti bersalah, Hasto Kristiyanto akan menghadapi konsekuensi hukum yang berat sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Kasus ini juga menjadi sorotan publik terhadap praktik korupsi di kalangan elite politik Indonesia.
Kesimpulan
Kasus suap yang menjerat Hasto Kristiyanto menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, baik politisi maupun masyarakat. Pentingnya transparansi dan integritas dalam menjalankan tugas publik harus dijunjung tinggi agar korupsi dapat dihapuskan dari negeri ini.
(Artikel ini disusun berdasarkan berita dari sindonews.com)
