Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 2025 diyakini bisa dibatalkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mudah. Foto/Dok Setpres
Polemik Kenaikan PPN 12%
Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 2025 telah menimbulkan polemik di kalangan partai politik di Indonesia. Pengamat Politik Adi Prayitno menyoroti perdebatan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra terkait kebijakan tersebut. Menurut Adi, kebijakan tersebut dinilai kontroversial dan merugikan rakyat, dengan pemerintahan Prabowo Subianto sebagai kambing hitam.
Peran Partai Koalisi
Adi juga menyoroti peran partai koalisi pemerintah dalam mencari biang kerok terkait kebijakan kenaikan PPN. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang berlaku saat ini dibuat saat PDIP berkuasa, namun PDIP menolak kebijakan kenaikan PPN yang mereka inisiasi. Hal ini menyebabkan PDIP diserang oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, yang dinilai lempar batu sembunyi tangan.
Tantangan ke Depan
Adi mengingatkan bahwa kebijakan kenaikan PPN sudah menjadi fakta yang harus dihadapi. Menurutnya, pemerintah dan DPR memiliki opsi untuk membatalkan kebijakan tersebut jika dianggap merugikan rakyat. Dengan mayoritas DPR mendukung Prabowo, Adi yakin bahwa pembatalan kebijakan tersebut bisa dilakukan dengan mudah.
Keputusan Pemerintah
Adi menyatakan bahwa keputusan akhir ada di tangan pemerintah Prabowo-Gibran. Jika pemerintah memutuskan untuk membatalkan kebijakan kenaikan PPN, hal tersebut bisa dilakukan dengan mudah karena mayoritas fraksi DPR mendukung. Namun, jika kebijakan tersebut tetap dilanjutkan, pemerintah juga bisa meraih dukungan mayoritas.
Kesimpulan
Dalam konteks kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, perdebatan antara partai politik terus berlanjut. Tantangan terbesar ada di tangan pemerintah Prabowo-Gibran untuk memutuskan nasib kebijakan ini. Apakah kenaikan PPN akan dilanjutkan atau dibatalkan, keputusan akhir akan mempengaruhi kebijakan perpajakan di masa depan.
(rca)
