Mantan kader PDIP Effendi Simbolon menyinggung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan tersangka suap oleh KPK. Foto: Dok SINDOnews
Permasalahan Suap Hasto Kristiyanto
Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) yang melibatkan Harun Masiku dan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Effendi Simbolon menyatakan prihatin atas kasus ini dan menyoroti perlunya evaluasi di tubuh PDIP, termasuk kemungkinan pergantian Ketua Umum.
Panggilan untuk Evaluasi di PDIP
Effendi Simbolon menegaskan bahwa kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto merupakan hal yang fatal. Sebagai sebuah partai politik, PDIP bukanlah milik perseorangan dan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan undang-undang yang mengatur parpol. Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh kepemimpinan di PDIP mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kasus ini.
Pergantian Ketua Umum PDIP
Effendi Simbolon mengatakan bahwa pergantian Ketua Umum PDIP bukan sekadar regenerasi kepemimpinan, tetapi juga harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masalah hukum yang sedang dihadapi oleh salah satu kader partai. Menurutnya, Ketua Umum PDIP harus mengundurkan diri sebagai tindakan pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum yang terjadi.
Pendapat Effendi Simbolon
Effendi Simbolon menegaskan bahwa masalah yang melibatkan Hasto Kristiyanto tidak hanya soal etika, tetapi juga merupakan masalah hukum yang serius. Sebagai seorang kader partai, pertanggungjawaban atas kasus hukum harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya tindakan tegas dari seluruh jajaran kepemimpinan PDIP untuk menyelesaikan masalah ini secara transparan dan adil.
Kesimpulan
Dalam situasi yang menimpa PDIP saat ini, Effendi Simbolon memberikan pandangan yang tegas dan jelas tentang perlunya pertanggungjawaban dalam menjalankan sebuah partai politik. Kasus suap yang menjerat Hasto Kristiyanto menjadi momentum bagi PDIP untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil tindakan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran.
(Author: [Nama Penulis])
