loading…
Keterlambatan Resmi BP Danantara
Pemerintah belum juga meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BP Danantara, padahal lembaga baru ini rencananya diluncurkan pada akhir 2024 lalu. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi dasar hukum pendirian BP Danantara juga belum diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dampak Keterlambatan Terhadap Investasi dan Ekonomi Nasional
Keterlambatan resmi BP Danantara menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah akan berdampak buruk bagi investasi dan makro ekonomi nasional? Ekonom dari Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, Danantara memiliki potensi menjadi pilar investasi di Tanah Air dan menjadi instrumen utama bagi pertumbuhan ekonomi di level 8 persen yang ditargetkan pemerintah pusat.
Dukungan Terhadap Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Kendati tidak secara gamblang, Nailul Huda mengatakan bahwa keterlambatan pendirian Danantara akan memiliki dampak negatif bagi investasi dan perekonomian. Indonesia memerlukan alat baru untuk memasifkan investasi dan tidak hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.
Peran BP Danantara dalam Pengelolaan Investasi
Danantara diperlukan karena aset BUMN belum dimanfaatkan secara optimal. Huda berharap lewat tangan dingin Danantara, pengelolaan investasi akan menjadi lebih profesional dan terarah. Dengan model pengelolaan yang profesional, Danantara diharapkan dapat mengurangi risiko intervensi dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil untuk investasi.
Kesimpulan
Dengan keterlambatan resmi BP Danantara, Indonesia harus segera menyelesaikan proses pendirian lembaga ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Dengan pengelolaan investasi yang lebih profesional dan terarah, diharapkan Indonesia dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan.
