Pemerintah Perlu Mengkaji Lebih Lanjut
Pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut terkait penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani. Menurut Shinta, kebijakan ini harus memperhatikan tidak hanya aspek kesehatan tetapi juga keberlanjutan industri serta tidak memberatkan pelaku usaha dan konsumen.
Sosialisasi dan Edukasi
Shinta juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai kebijakan ini. Hal ini agar masyarakat yang akan mengonsumsi minuman berpemanis dalam kemasan dapat memahami dampak dari penerapan cukai tersebut. Menurutnya, keputusan mengenai kebijakan ini tidak boleh terburu-buru dan memerlukan pengetahuan yang lebih luas.
Forum Diskusi dengan Pelaku Industri
Apindo sedang mengadakan forum diskusi dengan para pelaku industri dan ritel untuk membahas dampak dari penerapan cukai MBDK. Shinta menyatakan bahwa pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, untuk memberikan masukan terkait kebijakan ini.
Implementasi Kebijakan
Apindo akan memantau implementasi kebijakan tersebut agar tidak merugikan industri. Mereka juga sedang mengumpulkan informasi terkait isu-isu kesehatan yang muncul terkait kadar minuman berpemanis dalam kemasan yang dikenai cukai.
Skema Penerapan Cukai
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan sedang mengkaji skema penerapan cukai MBDK yang direncanakan mulai diberlakukan pada semester II-2025. Pilihan skema antara hanya mengenakan di tingkat industri MBDK (on trade) atau juga di gerai penjualan (off trade) sedang dipertimbangkan.
Penutup
Dalam kesimpulannya, penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan merupakan kebijakan yang perlu dipertimbangkan dengan matang untuk memastikan tidak hanya aspek kesehatan yang terpenuhi, tetapi juga keberlanjutan industri dan kesejahteraan pelaku usaha serta konsumen. Apindo akan terus berperan aktif dalam memberikan masukan dan memantau implementasi kebijakan ini.
Sumber: Sindonews
