loading…
Reaksi Wakil Ketua Komisi IX DPR Terkait Insiden Penembakan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, mengeluarkan pernyataan terkait insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) atau WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu. Foto/Istimewa
Menurut dia, insiden tersebut telah memicu keprihatinan dan perbincangan serius mengenai perlindungan terhadap PMI. “Kejadian tersebut mengungkapkan betapa rentannya posisi PMI di luar negeri, terutama di Malaysia, yang menjadi salah satu negara tujuan utama bagi pekerja migran asal Indonesia,” kata Ninik, Rabu (29/1/2025).
Dia mencatat, kasus penembakan PMI menambah panjang daftar tantangan yang harus dihadapi oleh para pekerja migran. Pada banyak kasus, mereka kesulitan mendapatkan akses perlindungan yang memadai.
Padahal, PMI merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian negara, baik dari sisi kontribusi terhadap pendapatan negara melalui remitansi, maupun dalam aspek pengembangan sumber daya manusia.
Namun, kenyataannya, lanjut dia, banyak PMI yang menghadapi berbagai masalah, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan ketidakpastian hukum di negara tempat mereka bekerja dan kurangnya akses ke lembaga perlindungan di negara tempat mereka bekerja.
“Saya minta pemerintah Indonesia segera mengambil langkah tegas untuk memperbaiki sistem perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, baik di dalam negeri maupun di negara tuju,” tegasnya.
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Tantangan dan Solusi
Dalam konteks perlindungan pekerja migran Indonesia, terdapat berbagai tantangan yang perlu segera diatasi. Salah satunya adalah kurangnya akses perlindungan yang memadai bagi para PMI yang bekerja di luar negeri. Kasus penembakan yang menimpa lima PMI di Malaysia menjadi bukti nyata betapa pentingnya sistem perlindungan yang efektif bagi mereka.
Perlindungan Hukum dan Keselamatan
PMI seringkali menghadapi masalah ketidakpastian hukum di negara tempat mereka bekerja. Hal ini dapat berakibat pada eksploitasi dan kekerasan yang mereka alami. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kerjasama dengan negara tujuan PMI untuk memastikan perlindungan hukum dan keselamatan yang memadai bagi para pekerja migran.
Remitansi dan Kontribusi Ekonomi
Peran PMI dalam perekonomian Indonesia sangatlah besar, terutama melalui remitansi yang mereka kirimkan ke tanah air. Oleh karena itu, perlindungan terhadap PMI juga berdampak langsung pada stabilitas ekonomi negara. Pemerintah perlu memastikan bahwa para PMI mendapatkan perlindungan yang layak sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian Indonesia.
Langkah-Langkah Konkret untuk Memperbaiki Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret, antara lain:
1. Penguatan Kerjasama Bilateral
Pemerintah perlu memperkuat kerjasama dengan negara-negara tujuan PMI untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi para pekerja migran. Hal ini meliputi peningkatan supervisi terhadap agen penyalur tenaga kerja, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak pekerja migran, dan pemberian akses yang lebih luas terhadap lembaga perlindungan.
2. Peningkatan Sosialisasi dan Penyuluhan
Penting bagi pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan mengenai hak-hak pekerja migran kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye-kampanye informasi, pelatihan, dan pembentukan kelompok advokasi untuk mendukung para PMI.
3. Penyediaan Layanan Perlindungan yang Mudah Diakses
Pemerintah perlu memastikan bahwa layanan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia mudah diakses dan efektif. Hal ini meliputi pendirian pusat-pusat layanan informasi, konsultasi hukum, dan bantuan medis bagi para PMI.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dapat diperbaiki secara signifikan. Pemerintah perlu bersinergi dengan berbagai pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera bagi para PMI yang bekerja di luar negeri.
