Pada Jumat, 31 Januari 2025, ratusan orang dari Ormas Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) menggelar aksi demonstrasi yang menggugah di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Mereka menuntut pemerintah Malaysia untuk bertanggung jawab atas insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia oleh Otoritas Maritim Malaysia pada Jumat, 24 Januari 2025.
Solihin Pure dan Tuntutan GARDA SATU
Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure, dalam orasinya menyampaikan kekecewaan atas kejadian tersebut. Menurutnya, ini bukanlah kejadian pertama yang menimpa warga negara Indonesia di Malaysia. Data dari Migrant Care menunjukkan bahwa dalam 25 tahun terakhir, setidaknya 75 warga negara Indonesia telah menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.
Pure menegaskan bahwa GARDA SATU meminta pemerintah Malaysia untuk meminta maaf secara resmi kepada rakyat Indonesia dan memberikan santunan kepada keluarga korban, terutama kepada Sanggup Basri, salah seorang korban penembakan.
Respon Kedubes Malaysia
Perwakilan Kedubes Malaysia, Jumadi, menerima pernyataan sikap dari GARDA SATU dan berjanji untuk menyampaikannya kepada pemerintah Malaysia. Meski demikian, Pure mengatakan bahwa jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi, GARDA SATU akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
Tuntutan Tambahan
Selain menuntut permintaan maaf dan santunan, massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan ekspor gas Indonesia ke Malaysia.
Aksi Lanjutan
Apabila tuntutan GARDA SATU tidak ditanggapi dalam waktu 24 jam, mereka berencana untuk melakukan aksi lanjutan yang lebih besar. Mereka bahkan mengancam akan mengepung pemerintahan Malaysia di Jakarta sebagai bentuk protes yang lebih keras.
Kesimpulan
Aksi demonstrasi GARDA SATU di depan Kedubes Malaysia merupakan wujud kepedulian terhadap nasib para pekerja migran Indonesia yang menjadi korban kekerasan di Malaysia. Dengan tuntutan yang jelas dan dukungan massa yang solid, diharapkan pemerintah Malaysia dan Indonesia dapat menyelesaikan masalah ini dengan bijak dan adil.
(Penulis: [Nama Anda])
