loading…
Pramono Anung-Rano Karno ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Jakarta. Foto/SINDOnews/Arif Julianto
Ketua DPRD DKI Jakarta Menunggu Kepastian Dari Pemerintah
Ketua DPRD Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Khoirudin berasumsi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Periode 2025-2030 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) dilakukan antara 18-20 Februari 2025. Namun, dia masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Peraturan Presiden Belum Terbit
Mendagri Tito Karnavian sebelumnya mengatakan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pelantikan kepala daerah terpilih di Pilkada 2024 dilangsungkan Kamis, 6 Februari 2025. Namun, hingga saat ini perpres tersebut belum terbit ke publik.
Pelantikan Bersamaan dengan Penyelesaian Pilkada Bersengketa
Politikus PKS Khoirudin menyatakan bahwa kemungkinan pelantikan akan digelar serentak setelah penyelesaian pilkada yang masih bersengketa. Dia berharap pelantikan dilaksanakan secara bersamaan di seluruh Indonesia.
Rapat Paripurna Pertama dengan Pramono-Doel
Setelah pelantikan, akan digelar rapat paripurna perdana dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih, Pramono-Doel. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses serah terima jabatan.
Kesepakatan Pelantikan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi
Komisi II DPR dan Pemerintah telah sepakat bahwa pelantikan kepala daerah di wilayah yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa digelar pada 6 Februari 2025. Namun, pelantikan kepala daerah yang masih dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan akan menunggu putusan MK.
Pelantikan Serentak
Untuk Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, pelantikan akan dilaksanakan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden RI di Ibu Kota Negara, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pelantikan Pramono Anung-Rano Karno Menunggu Keputusan Terakhir
Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih, Pramono Anung-Rano Karno, masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait Peraturan Presiden yang belum terbit. Khoirudin berharap pelantikan dapat dilakukan antara 18-20 Februari 2025 setelah penyelesaian pilkada yang masih bersengketa.
