Perlu langkah konkret dari lembaga penegak hukum untuk menuntaskan kasus pemasangan pagar laut di Tangerang dan Bekasi yang belum cukup jelas akan dibawa ke mana. Foto/Dok. SINDOnews
Kasus Pemasangan Pagar Laut di Tangerang dan Bekasi
Kasus pemasangan pagar laut di Tangerang dan Bekasi masih menjadi sorotan utama dalam ranah hukum di Indonesia. Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai arah penyelesaian kasus ini, sehingga perlunya langkah konkret dari lembaga penegak hukum untuk menuntaskan persoalan yang kompleks ini.
Pentingnya Penegakan Hukum
Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menegaskan bahwa negara harus menunjukkan bahwa hukumlah yang memimpin dalam penyelesaian kasus-kasus seperti ini. Bukan kepentingan pengusaha atau birokrasi yang seharusnya berperan di balik layar. “Perlu segera ada leading lembaga penegak hukum yang menegaskan proses hukum atas kasus ini. Apakah itu kejaksaan atau kepolisian. Publik perlu mendapatkan sinyal penegakan hukum yang jelas,” ujarnya.
Pembatalan Sertifikat oleh Kementerian ATR/BPN
Hardjuno juga menyoroti pembatalan sertifikat oleh Kementerian ATR/BPN yang dipimpin oleh Nusron Wahid. Menurutnya, hal ini seharusnya menjadi masalah detail yang harus diutamakan dalam prioritas penegakan hukum. Dalam kasus pagar laut, negara harus menunjukkan kekuasaannya dengan tegas.
Respons dalam Kerangka Penegakan Hukum
Menurut Hardjuno, masalah pagar laut harus segera direspons dalam kerangka penegakan hukum dan bukan hanya sibuk membahas urusan administratif. Penting bagi publik untuk memahami bahwa negara benar-benar akan mengurus aspek pidananya.
Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan
Hardjuno juga menyoroti peran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai tidak tegas dalam pendekatannya untuk melindungi kepentingan rakyat dalam kasus pagar laut ini. Menurutnya, KKP seharusnya lebih berpihak kepada nelayan dan masyarakat pesisir yang terdampak.
Kepemimpinan Prabowo Subianto dalam Penegakan Hukum
Di era kepemimpinan Prabowo Subianto, penegakan hukum yang jelas sangat diperlukan untuk memberikan kepastian kepada publik dan investor. Investasi yang sehat diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan hal ini hanya dapat terwujud jika kepastian hukum di Indonesia terjamin.
Kesimpulan
Dengan kompleksitas kasus pemasangan pagar laut di Tangerang dan Bekasi, langkah konkret dari lembaga penegak hukum menjadi kunci utama dalam menyelesaikan masalah ini. Negara harus menunjukkan bahwa hukumlah yang berperan sebagai pemimpin dalam menegakkan keadilan dan penegakan hukum. Semua pihak, termasuk Kementerian terkait, harus bekerja sama untuk menyelesaikan kasus ini demi kepentingan rakyat dan keadilan sosial.
(poe)
