Menko Polkam Budi Gunawan telah menyatakan pendapatnya mengenai usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi badan ad hoc atau lembaga yang tidak tetap. Menurut beliau, hal ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan dengan seksama. Sebelum keputusan akhir diambil, penting untuk melakukan pengkajian yang mendalam.
Rapat Koordinasi Pilkada Serentak 2024
Pernyataan Menko Polkam tersebut disampaikan setelah beliau menggelar rapat koordinasi bersama jajaran KPU RI, TNI, Kepolisian, dan Kemendagri untuk membahas kesiapan Pilkada Serentak 2024. Rapat ini dilakukan pada Senin, 25 November 2024 di Jakarta.
Pentingnya Pengkajian Mendalam
Budi Gunawan menekankan pentingnya melakukan pengkajian mendalam terhadap usulan tersebut sebelum mengubah status KPU menjadi badan ad hoc. Hal ini berkaitan dengan independensi, kredibilitas, dan efektivitas KPU dalam melaksanakan pemilu ke depan.
Peran Masyarakat
Beliau juga menegaskan perlunya diskusi terbuka dan masukan dari elemen masyarakat sebelum mengambil keputusan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perubahan tersebut akan membawa dampak positif bagi reformasi kelembagaan KPU ke depan.
Usulan HMI dan Saleh Daulay
Usulan KPU dan Bawaslu menjadi badan ad hoc sebelumnya diusulkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan diungkapkan oleh anggota baleg DPR RI Saleh Daulay. Salah satu tujuan usulan tersebut adalah untuk menghemat anggaran negara yang saat ini cukup besar untuk penyelenggaraan pemilu.
Kesimpulan
Dengan adanya usulan ini, perlu dilakukan analisis yang komprehensif untuk memastikan bahwa perubahan status KPU akan membawa manfaat bagi proses demokrasi di Indonesia. Partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, akan menjadi kunci keberhasilan dalam reformasi kelembagaan KPU ke depan.
