banner 728x250

Pembaruan UU Kejaksaan dan KUHAP: Tanda Ketidakpastian Hukum di Indonesia

Pembaruan UU Kejaksaan dan KUHAP: Tanda Ketidakpastian Hukum di Indonesia
banner 120x600
banner 468x60

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki sistem peradilan yang diatur dalam Undang-Undang. Namun, belakangan ini, revisi UU Kejaksaan dan KUHAP menjadi sorotan karena dianggap sebagai bukti ketidakpastian hukum di Indonesia.

Kasus Pagar Laut Tangerang dan Kasus Timah

banner 325x300

Kasus-kasus seperti pagar laut Tangerang dan kasus timah menjadi contoh nyata dari ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kewenangan berlebihan yang dimiliki oleh jaksa. Kasus-kasus ini melibatkan berbagai lembaga penegak hukum seperti Polri, KPK, dan Kejaksaan. Polri menangani dugaan pidana umum, sementara KPK dan Kejaksaan sama-sama menangani dugaan pidana korupsi.

Peran KPK dan Kejaksaan

Antara KPK dan Kejaksaan, dua lembaga penegak hukum yang menangani satu kasus korupsi dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan tidak efisiensi dalam penegakan hukum. Untuk menghindari hal tersebut, KUHAP mengatur pemisahan fungsi kewenangan lembaga penegak hukum. Polri dan PPNS bertindak sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim sebagai pengadil. Sedangkan KPK memiliki fungsi khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kewenangan Jaksa dalam UU Kejaksaan

Revisi UU Kejaksaan memberi kewenangan kepada jaksa sebagai penyidik tindak pidana tertentu, yang seharusnya tidak seharusnya menjadi tanggung jawab utama jaksa. Hal ini dapat mengganggu keteraturan penegakan hukum yang seharusnya dijalankan oleh lembaga yang memiliki fungsi masing-masing. Jaksa terkesan lebih dominan dibandingkan KPK, yang seharusnya menjadi penegak hukum utama dalam kasus korupsi.

Kasus Timah

Kasus timah yang disebut-sebut sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia menunjukkan ketidakpastian hukum yang terjadi akibat kewenangan berlebihan yang dimiliki oleh jaksa. Kasus ini juga menimbulkan kontroversi terkait dengan vonis hakim yang tidak selaras dengan fakta yang ada.

Akhir Kata

Ketidakpastian hukum akibat dari kewenangan berlebih jaksa perlu segera diatasi untuk menjaga integritas sistem peradilan di Indonesia. Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak menimbulkan masalah yang lebih kompleks di masa depan.

banner 325x300
READ  Triks Cantik dengan Blush On Sat-set dan 2 Produk

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *