Analisis Hukum Keuangan Daerah APBD Kabupaten Halmahera Tengah 2023

Praktisi Hukum & Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unkarir Ternate

Pentingnya APBD untuk Kesejahteraan Rakyat

SAYA memulai tulisan ini dengan menjawab pertanyaan yang sekarang menjadi konsumsi publik di era pemerintahan yang dibentuk hasil dari pergulatan demokrasi langsung, di mana rakyat diberikan hak untuk memilih pemimpin berdasarkan hasil Pemilukada yang diselenggarakan secara serentak di tahun 2024.

APBD: Milik Siapa dan Digunakan untuk Apa?

Pertanyaan dimaksud adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) milik siapa? dan digunakan untuk apa? Pertanyaan ini sering ditanyakan para mahasiswa di fakultas hukum yang mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara. APBD seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, namun seringkali terjadi kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah.

Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Prinsip pengelolaan keuangan daerah berdasarkan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Jo PP No.12 Tahun 2019 Tentang Keuangan Daerah adalah efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Good Financial Governance (GFG) menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah yang modern.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tepat

Saat ini, pengelolaan keuangan daerah sering menyimpang dari prinsip Good Financial Governance (GFG) dan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Hal ini dapat merugikan kesejahteraan rakyat dan memicu kasus korupsi.

Tantangan dan Solusi

Diperlukan kerja keras dari semua pihak untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan prinsip Good Financial Governance. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi kunci dalam mengatasi tantangan yang dihadapi.