Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) turut terkena pemotongan sebesar Rp600 miliar sebagai respons atas terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Potongan anggaran yang signifikan ini mempengaruhi berbagai aspek kegiatan DPR.
Pemotongan Anggaran DPR: Sebab dan Dampak
Pemotongan anggaran DPR senilai Rp600 miliar menjadi sorotan utama dalam kebijakan efisiensi belanja pemerintah. Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengakui bahwa efisiensi anggaran merupakan langkah yang harus diambil untuk menyelaraskan pengeluaran dengan kondisi ekonomi saat ini.
Implementasi Efisiensi Anggaran di DPR
Dalam implementasinya, DPR telah melakukan berbagai langkah efisiensi untuk mengakomodasi potongan anggaran tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan penghematan operasional, seperti pembatasan penggunaan listrik, air, dan telepon. Selain itu, juga dilakukan pembatasan perjalanan dinas untuk kegiatan yang sangat penting.
Pembatasan Penggunaan Listrik dan Air
Indra Iskandar menegaskan bahwa pembatasan penggunaan listrik dan air telah diterapkan di lingkungan DPR sejak bulan lalu. Langkah ini diambil untuk mengurangi pengeluaran operasional yang tidak perlu dan menciptakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.
Pembatasan Perjalanan Dinas
DPR juga melakukan pembatasan perjalanan dinas untuk kegiatan yang dianggap tidak mendesak. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran biaya transportasi dan akomodasi yang dapat dialokasikan untuk kegiatan yang lebih penting dalam menjalankan fungsi legislasi.
Pengurangan Belanja ATK
Selain itu, belanja alat tulis kantor (ATK) juga dikurangi sebagai bagian dari langkah efisiensi yang diambil oleh DPR. Pengurangan belanja ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengeluaran dan memastikan penggunaan dana yang lebih tepat sasaran.
Kesimpulan
Dengan pemotongan anggaran sebesar Rp600 miliar, DPR terus berupaya untuk melakukan efisiensi dalam pengelolaan keuangan demi menjaga keseimbangan fiskal. Langkah-langkah efisiensi yang diambil, seperti pembatasan penggunaan listrik, air, telepon, perjalanan dinas, dan pengurangan belanja ATK, merupakan bagian dari komitmen DPR untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
Semoga langkah-langkah ini dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan kinerja DPR dan pelayanan kepada masyarakat.
