Pada Jumat, 15 November 2024, Komisi I dan II DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bogor. Tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi pengawasan DPRD Kota Bogor.
Kegiatan Sidak
Komisi I melakukan sidak ke kantor MPP serta lahan calon kantor Kelurahan Pakuan, sementara Komisi II melakukan sidak ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M Rusli Prihatevy menjelaskan bahwa sidak tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan di Kota Bogor tetap berjalan lancar.
Tujuan Sidak
Sidak tersebut juga merupakan bagian dari tindak lanjut aspirasi masyarakat terkait pelayanan yang diberikan di kedua instansi tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berada di jalurnya dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pelayanan di Pemkot Bogor.
Penyimpangan yang Ditemukan
Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, menyoroti penurunan kunjungan masyarakat ke Mall Pelayanan Publik (MPP) di Lippo Plaza Kebun Raya. Ia juga menekankan pentingnya integrasi menu layanan antara lembaga vertikal dan pemerintah Kota Bogor di MPP. Karnain berharap lahan dan bangunan yang akan menjadi Kantor Kelurahan Pakuan bisa direalisasikan tahun depan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, menyoroti pelayanan perizinan di Kota Bogor yang berkorelasi dengan nilai investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasbi menekankan pentingnya sosialisasi kepada warga dan pengusaha yang ingin mengurus perizinan. Ia juga meminta DPMPTSP Kota Bogor memberikan asistensi kepada Dinas PUPR terkait pengurusan PBG untuk memastikan pendapatan dari perizinan tidak mengalami penurunan.
Kesimpulan
Inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Komisi I dan II DPRD Kota Bogor merupakan langkah yang penting dalam menjaga kualitas pelayanan pemerintah di Kota Bogor. Dengan melakukan pengawasan secara berkala, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, peran DPRD Kota Bogor dalam menjalankan fungsi pengawasan sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Semoga langkah-langkah yang diambil oleh Komisi I dan II dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Bogor.
