Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera mengambil tindakan tegas terkait dugaan aliran dana judi online senilai Rp187,2 triliun. Hal ini menjadi sorotan penting setelah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih menyisakan berbagai masalah hingga saat ini.
Kasus Judi Online dan BLBI
Anggota Komisi III DPR, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, menilai bahwa kasus seperti BLBI seharusnya menjadi pembelajaran penting bagi penanganan aliran dana judi online di lembaga keuangan dan non-bank. Politikus PKS ini juga mendorong Presiden Prabowo untuk memerintahkan Kejagung dan BPK agar segera menyita dana yang diduga dinikmati oleh perbankan, e-wallet, dan operator seluler dalam praktik judi online.
Penyitaan Dana Judi Online
Habib Aboe Bakar Al-Habsyi menegaskan bahwa penyitaan dana judi online oleh Kejagung bekerja sama dengan BPK di luar pengadilan merupakan solusi yang cepat dan tepat dalam menangani masalah ini. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada lembaga penyelenggara sistem pembayaran seperti perbankan, e-wallet, dan operator seluler yang terlibat dalam transaksi judi online.
Ancaman Hukuman
Pelaku judi online dapat terancam pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar berdasarkan UU ITE Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2). Selain itu, Pasal 303 KUHP juga mengatur hukuman hingga 10 tahun penjara atau denda Rp25 juta bagi pelaku perjudian. Bank, e-wallet, dan operator seluler yang terlibat dalam praktik judi online juga dapat kehilangan dana hasil kejahatan tersebut yang dianggap sebagai hak pemerintah.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Praktik judi online di Indonesia telah menjadi wabah yang serius dan menyebabkan risiko sistemik dalam sistem pembayaran. Selain itu, praktik ini juga memberikan dampak negatif terhadap reputasi dan operasional perusahaan yang terlibat. Oleh karena itu, tindakan tegas perlu dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan oleh praktik judi online.
Kesimpulan
Dengan desakan dari Fraksi PKS DPR, diharapkan Kejagung dan BPK dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyita dana judi online yang diduga dinikmati oleh perbankan, e-wallet, dan operator seluler. Penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap praktik judi online menjadi langkah penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat serta memperbaiki sistem pembayaran di Tanah Air.
