Sebuah keputusan mengejutkan datang dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait dengan jadwal pelantikan kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Jadwal pelantikan yang semula akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025 harus diundur.
Alasan Diundurnya Jadwal Pelantikan
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa alasan diundurnya jadwal pelantikan kepala daerah tersebut adalah agar kepala daerah terpilih yang masih tersangkut sengketa maupun yang sudah ada putusan dismissal dapat dilantik secara bersamaan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pelantikan kepala daerah.
Kepala Daerah yang Bersengketa dengan MK
Mendagri Tito Karnavian menyatakan, “Yang 6 Februari karena disatukan dengan non sengketa dengan MK, dismissal, maka otomatis yang 6 Februari kita batalkan, kita secepat mungkin lakukan pelantikan yang lebih besar.” Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan proses pelantikan kepala daerah dengan transparansi dan keadilan.
Tanggal Pelaksanaan Pelantikan
Setelah diundurnya jadwal pelantikan kepala daerah, kemungkinan besar acara pelantikan akan diikuti oleh lebih banyak kepala daerah terpilih. Pelaksanaan pelantikan tersebut direncanakan akan digelar antara tanggal 17 hingga 20 Februari 2025. Hal ini disesuaikan dengan proses pasca putusan dismissal MK di KPU, KPU Daerah, hingga DPRD.
Peran Presiden dalam Penentuan Jadwal Pelantikan
Mendagri Tito Karnavian menambahkan, “Nah ini yang nanti akan diputuskan oleh Bapak Presiden karena jadwal dan acara pelantikan diatur dengan Peraturan Presiden.” Hal ini menunjukkan pentingnya peran Presiden dalam menentukan jadwal pelantikan kepala daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Perubahan Jadwal Pelantikan
Awalnya, pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa direncanakan akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025. Namun, karena Mahkamah Konstitusi memajukan pembacaan putusan dismissal menjadi 4 hingga 5 Februari 2025, maka pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa dan sudah ada putusan dismissal akan dilantik secara bersamaan. Jadwal pembacaan putusan dismissal MK juga mengalami perubahan menjadi 11 hingga 13 Februari 2025.
Kesimpulan
Keputusan Mendagri Tito Karnavian untuk mengundurkan jadwal pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan proses demokrasi yang transparan dan adil. Dengan adanya perubahan jadwal tersebut, diharapkan proses pelantikan kepala daerah dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif.
Sumber: SindoNews
