Pengantar
Kebijakan subsidi harga gas bumi tertentu (HGBT) memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing industri nasional. Namun, kepastian atas kelanjutan program tersebut menjadi perhatian para pelaku industri. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang HGBT dan dampaknya pada industri petrokimia di Indonesia.
Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dan Industri Nasional
Sejak program gas murah melalui HGBT untuk tujuh sektor industri berakhir pada 31 Desember 2024, industri petrokimia nasional harus membayar Harga Gas Regasifikasi dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) sebesar USD16,67 per MMBTU dari 1 Januari sampai 31 Maret 2025. Direktur Kemitraan Dalam Negeri dan Internasional Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Budi Susanto mengatakan bahwa HGBT sangat membantu industri petrokimia nasional dalam meningkatkan daya saing.
Perbandingan Harga Gas Bumi dengan Negara Lain
Budi juga mengungkapkan bahwa harga gas bumi di Indonesia masih tergolong mahal dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Di Malaysia, harga gas USD4,5 dolar, Thailand sebesar USD5,5 per MMBTU, dan Vietnam mencapai USD6,39 per MMBTU. Kebijakan gas murah di Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi efisiensi biaya produksi industri petrokimia.
Dampak Positif Kebijakan Gas Murah
Kebijakan gas murah akan memberikan dampak positif bagi efisiensi biaya produksi. Sehingga industri petrokimia dapat fokus kepada perluasan kapasitas produksi atau investasi. Lebih lanjut, keberlanjutan gas murah akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Potensi Harga Gas Tinggi dalam Menghambat Pertumbuhan Ekonomi
Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengungkapkan bahwa kebijakan harga gas yang sangat tinggi berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2025. Kondisi ini seharusnya dikendalikan oleh pemerintah, terutama Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian.
Penutup
Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan subsidi harga gas bumi tertentu memiliki dampak yang signifikan bagi industri petrokimia dan perekonomian nasional. Penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini agar industri nasional dapat terus berkembang dan bersaing secara global.
