loading…
Sebanyak 4.200 nelayan dari 39 kelompok nelayan di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi berteriak atas berdirinya pagar bambu di laut. Foto: Ade Suhardi
Ketua Forum Nelayan Kabupaten Bekasi Abdulrahman mengatakan, pagar patok-patok bambu yang terbentang sepanjang 3 km mulai dari laut wilayah Tarumajaya ini jelas membuat resah masyarakat pantai pesisir, terutama para nelayan.
Penyebab Penurunan Pendapatan Nelayan
“Yang dikhawatirkan itu proyek reklamasi setelah ada patok-patok di laut. Rekan-rekan nelayan yang dulunya melaut dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore bisa dapat 5-6 kg menggunakan bubu naga. Sekarang mereka melaut dari jam 8 pagi sampai Maghrib cuma dapat 4-5 ons saja dengan alat yang sama,” ujarnya, Selasa (14/1/2025).
Hal senada juga diungkapkan Nurjali, rekan sesama ketua kelompok nelayan. Adanya kegiatan reklamasi para nelayan yang ingin melaut terpaksa harus melintasi lebih jauh menuju laut.
Dampak Pagar Bambu bagi Nelayan
Selain itu, bagi nelayan yang menggunakan perahu kecil tidak lagi bisa melaut. Sebab, untuk mendapatkan hasil tangkapan meski ke tengah laut, bahkan terkadang sampai laut wilayah Marunda, Jakarta Utara.
“Nelayan-nelayan kami itu menggunakan perahu-perahu kecil saja. Adanya patok-patok bambu seperti ini, kami harus berlayar lebih jauh ke tengah lautan untuk mencari ikan. Kadang harus sampai ke Laut Marunda, sedangkan perahu kecil ini tidak layak untuk berlayar ke tengah, namanya bunuh diri,” ujarnya.
Protes dan Tuntutan Nelayan
Nelayan-nelayan di Bekasi terus menyuarakan protes mereka terhadap pembangunan pagar bambu di laut. Mereka menuntut pihak terkait untuk mempertimbangkan kembali proyek reklamasi yang merugikan mata pencaharian mereka.
Para nelayan juga mengharapkan adanya dialog yang konstruktif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat nelayan untuk mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.
Aksi Protes Massal
Untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka, nelayan-nelayan di Bekasi melakukan aksi protes massal dengan berteriak di sepanjang pantai. Mereka menuntut agar hak-hak mereka sebagai nelayan dihormati dan tidak diabaikan dalam proses pembangunan infrastruktur.
Pemerintah dan perusahaan terkait diharapkan dapat mendengarkan suara nelayan dan bekerja sama untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan demi kesejahteraan semua pihak yang terlibat.
(jon)