Surat Kejagung kepada Kades Kohod Arsin bin Asip
Pada tanggal 21 Januari 2025, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengirim surat kepada Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip terkait dugaan korupsi yang terjadi dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan perairan laut Kabupaten Tangerang. Surat tersebut meminta bantuan permintaan dokumen berupa buku letter C Desa Kohod yang berkaitan dengan kepemilikan tanah di lokasi pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang.
Penyelidikan Proaktif Kejagung
Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, membenarkan adanya surat tersebut dan menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan secara proaktif untuk mengumpulkan bahan data keterangan. “Kami akan melakukan pengumpulan bahan data keterangan secara proaktif sesuai kewenangan kami. Kami perlu hati-hati dalam menjalankan tugas ini karena masih dalam tahap penyelidikan,” ujar Harli.
Detail Pagar Laut di Tangerang
Pada Minggu, 26 Januari 2025, terungkap bahwa total pagar laut yang sudah dibongkar mencapai 15,5 km, dengan sisa pagar laut yang masih tertancap di dasar laut sepanjang 14,66 km dari total keseluruhan panjang 30,16 km di wilayah Tangerang. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemulihan dan investigasi terhadap dugaan korupsi yang terjadi dalam pembangunan pagar laut di daerah tersebut.
Reaksi Masyarakat
Masyarakat sekitar Tangerang memberikan beragam tanggapan terkait investigasi yang dilakukan oleh Kejagung terhadap dugaan korupsi pagar laut. Beberapa di antaranya mendukung langkah ini sebagai upaya untuk membersihkan tatanan pemerintahan yang transparan dan jujur, sementara yang lain merasa khawatir akan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi akibat dari kasus ini.
Langkah-Langkah Selanjutnya
Kejagung berencana untuk terus mengumpulkan bukti dan keterangan terkait dugaan korupsi ini untuk memastikan proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan. Pihak terkait, termasuk Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip, diharapkan akan bekerja sama dalam proses investigasi ini demi kepentingan keadilan dan kebenaran.
Aksi Tanggap Masyarakat
Sejumlah aktivis dan LSM di Tangerang mulai menggalang dukungan untuk memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa kebenaran akan terungkap. Mereka juga mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam mengawal proses hukum ini sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga integritas pemerintahan.
Penutup
Dugaan korupsi dalam pembangunan pagar laut di Tangerang menjadi sorotan publik dan menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama dalam mengungkap kebenaran dan menjaga keadilan demi kesejahteraan masyarakat.
