Pembajakan film merupakan masalah serius yang terus mengancam industri perfilman Indonesia. Dampak negatif dari pembajakan tidak hanya dirasakan oleh para pembuat film, tetapi juga seluruh ekosistem industri kreatif. Untuk mengatasi hal ini, Badan Perfilman Indonesia (BPI) dan Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) bekerja sama dengan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “FGD Anti-Piracy BPI x Ekraf”.
Penyebab Tingginya Tingkat Pembajakan Film di Indonesia
Menurut Hermawan Sutanto, Ketua Umum AVISI, sekitar 70% masyarakat Indonesia masih memilih untuk menonton film secara ilegal meskipun menyadari konsekuensi negatif yang ditimbulkannya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi industri perfilman nasional yang terus berupaya untuk menghasilkan karya-karya berkualitas namun rentan terhadap pembajakan.
Pentingnya Kolaborasi Antara Stakeholder
Ketua BPI, Gunawan Paggaru, menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pemangku kepentingan dalam industri perfilman untuk melawan pembajakan. Tanpa kerjasama yang solid, upaya pemberantasan pembajakan film akan sulit dilakukan secara efektif.
Peran Pemerintah dalam Melawan Pembajakan
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya, memberikan arahan bahwa perlindungan kekayaan intelektual merupakan pilar utama dalam mendorong kemajuan subsektor perfilman. Pemerintah perlu terlibat aktif dalam mengukur dampak ekonomi pembajakan film dan menyusun regulasi yang mendukung perlindungan hak cipta.
Langkah Konkrit dalam Melawan Pembajakan
Untuk berhasil melawan pembajakan film, diperlukan kerjasama antara pemerintah, stakeholders industri kreatif, platform global, dan gerakan nasional. Pemerintah harus memperkuat regulasi, industri kreatif harus meningkatkan daya saing, platform global harus memblokir akses pembajak, dan gerakan nasional harus terus mengedukasi konsumen tentang dampak negatif dari menonton film bajakan.
Sinergi Antara Pemerintah dan Pelaku Industri
Menteri Teuku Riefky Harsya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dalam upaya pemberantasan pembajakan film. Kolaborasi yang erat antara Kemenparekraf, BPI, AVISI, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam melindungi industri kreatif Indonesia.
Peran Film dalam Industri Kreatif
Deputi Bidang Kreativitas dan Media, Agustini Rahayu, menyatakan bahwa film merupakan salah satu sub-sektor krusial dalam industri kreatif. Untuk mewujudkan visi besar Ekraf sebagai ‘The New Engine of Growth’, pengembangan riset, pendidikan, dan perlindungan kekayaan intelektual dalam industri perfilman harus menjadi fokus utama.
Mendorong Pertumbuhan Industri Kreatif
Gunawan Paggaru, Ketua Umum BPI, menegaskan pentingnya menghormati hak cipta dan mengatasi penyebaran konten ilegal dalam industri streaming dan perfilman Indonesia. Dengan menciptakan ekosistem yang aman dan berkualitas, kita dapat mendukung pertumbuhan industri kreatif dan ekonomi digital di tanah air.
Dengan adanya kolaborasi antara BPI, AVISI, dan Kemenparekraf, diharapkan langkah-langkah konkret dalam melawan pembajakan film nasional dapat segera diimplementasikan. Hanya dengan kerjasama yang solid dan komitmen yang kuat dari semua pihak, kita dapat melindungi kekayaan intelektual dan memajukan industri perfilman Indonesia ke tingkat yang lebih baik.
