Sebuah pernyataan menarik datang dari pengamat politik Adi Prayitno yang menyebutkan bahwa politik Indonesia saat ini mirip dengan drama Korea (drakor). Hal ini disebabkan oleh memanasnya hubungan antara Partai Gerindra dan PDIP terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Menurut Adi, perubahan sikap politik yang sering terjadi di Indonesia mirip dengan plot twist yang biasa terjadi dalam drama Korea.
Dinamika Politik Indonesia
Dinamika politik di Indonesia memang selalu menarik untuk diamati. Sikap politik yang kerap berubah-ubah tidak hanya terjadi pada satu partai politik, tetapi juga dialami oleh semua politisi dan elite politik. Menurut Adi, hal ini termasuk dalam hal yang wajar dalam dunia politik.
Reaksi Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju
Langkah yang diambil oleh Gerindra dan beberapa partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) terhadap kenaikan PPN 12 persen didasari oleh ketidakpuasan terhadap sikap PDIP yang terkesan mencuci tangan dan mencoba tampil sebagai pahlawan dalam kontroversi ini. Menurut Adi, langkah KIM Plus untuk menunjukkan bahwa PDIP juga bertanggung jawab terhadap kenaikan PPN ini merupakan upaya untuk menghindari kesan bahwa PDIP hanya mencari keamanan politik.
Klarifikasi dari Gerindra dan PDIP
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, menegaskan bahwa wacana kenaikan PPN 12 persen merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang diinisiasi oleh PDIP. Namun, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, membantah klaim tersebut dengan menyebutkan bahwa UU HPP merupakan inisiatif pemerintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Proses Pembahasan UU HPP
Dolfie menjelaskan bahwa RUU HPP dibahas bersama antara Pemerintah dan DPR RI di Komisi XI DPR dan disahkan dalam Paripurna pada tanggal 7 Oktober 2021. Delapan fraksi, termasuk PDIP dan Gerindra, menyetujui UU HPP tersebut, sementara satu fraksi menolak yaitu PKS.
Akhir Kata
Dalam konteks politik Indonesia yang seringkali membingungkan, penting bagi masyarakat untuk mengikuti perkembangan politik dengan cermat. Konflik antara Gerindra dan PDIP terkait kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan salah satu contoh dari kompleksitas politik di Tanah Air. Semoga dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu ini, kita dapat lebih bijak dalam menilai tindakan politik yang dilakukan oleh para pemimpin negara.
