Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Depok menjadi sorotan publik setelah tidak memperpanjang kontrak kerja Sandi Butar Butar, petugas Damkar yang pernah viral di media sosial karena membagikan video room tour yang memperlihatkan sejumlah alat pemadam kebakaran rusak. Keputusan tersebut menuai pertanyaan dari Sandi sendiri, mengingat ia telah mengabdi selama 10 tahun sebagai juru padam.
Sandi meminta bantuan terkait perjuangannya dalam pekerjaan dan bantuan perlindungan hukum kepada anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi Golkar, Umbu Rudi Kabunang. Setelah kegaduhan ini, pihak Damkar Depok melakukan klarifikasi melalui Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Depok, Tesy Haryanti.
Menurut Tesy, kontrak kerja Sandi tidak diperpanjang karena telah habis masa berlakunya. Berdasarkan evaluasi kinerja setiap tahun, diputuskan bahwa Sandi tidak memenuhi syarat untuk diperpanjang kontraknya.
Dalam beberapa tahun terakhir, Sandi telah beberapa kali menimbulkan kontroversi di Damkar Depok. Berikut adalah beberapa masalah yang diungkapkan oleh Sandi Butar Butar:
1. Alat Damkar Rusak
Pada tahun 2024, Sandi Butar Butar membagikan video terkait sejumlah alat Damkar Depok yang mengalami kerusakan dan belum diperbaiki. Sandi menyebutkan bahwa uang pribadi dari masing-masing anggota seringkali harus dikeluarkan untuk memperbaiki alat-alat yang rusak. Keluhan tentang alat rusak ini disebut terjadi di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Damkar yang tersebar di Depok.
2. Alat Kurang Lengkap Sebabkan Tewasnya Petugas
Ketakutan Sandi semakin meningkat setelah Martinnius Reja Panjaitan, salah seorang petugas Damkar, meninggal dunia setelah bertugas di kebakaran Pasar Cisalak, Cimanggis pada Oktober 2024. Kematian petugas Damkar ini diduga disebabkan oleh ketidaklengkapan alat pelindung diri (APD), seperti masker yang tidak digunakan oleh Martin saat bertugas. Martin sempat menginformasikan kepada salah satu anggota regu bahwa ia mengalami sesak napas.
3. Lapor Kasus Dugaan Korupsi
Perselisihan antara Sandi dan Dinas Damkar dimulai dari pengusutan kasus dugaan korupsi pada akhir 2021 terkait belanja seragam dan sepatu PDL di Dinas Damkar Depok. Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok menetapkan Sekretaris Dinas Damkar berinisial AS dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Damkar berinisial A sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Tidak berhenti di situ, Sandi kembali melaporkan kasus dugaan korupsi pada tahun 2024. Pelaporan ini dilandasi oleh keluhan terkait kondisi berbagai peralatan Damkar Depok yang rusak. Sandi terus memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan peralatan dan anggaran Damkar Depok.
Kondisi Damkar Depok yang terus mengalami permasalahan menunjukkan perlunya reformasi dalam manajemen dan pengawasan lembaga tersebut. Pemerintah setempat perlu memperhatikan kondisi alat-alat pemadam kebakaran, keselamatan petugas, serta tata kelola keuangan agar Damkar Depok dapat beroperasi dengan optimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, partisipasi aktif dari seluruh pihak, termasuk masyarakat dan lembaga pengawas, sangat diperlukan untuk memastikan Damkar Depok dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan perlindungan yang optimal bagi warga Depok. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi dari bahaya kebakaran.
