Sejak tahun 2019, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengumumkan bahwa usia pensiun akan bertambah 1 tahun setiap 3 tahun berikutnya. Hal ini berarti bahwa usia pensiun yang semula 57 tahun pada tahun 2019, akan menjadi 58 tahun pada tahun 2022, dan akhirnya menjadi 59 tahun pada tahun 2025. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya untuk mengikuti perkembangan angka harapan hidup di Indonesia yang terus meningkat, serta memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat.
Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
Usia pensiun pekerja telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, menjelaskan bahwa usia pensiun pekerja adalah batas usia maksimal untuk berhenti bekerja. Namun, batas usia ini tetap harus disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan serta beban kerja yang terkadang membutuhkan energi lebih, kekuatan fisik, ketelitian, dan aspek lainnya.
Manfaat Jaminan Pensiun (JP)
Pekerja yang terdaftar dalam program Jaminan Pensiun (JP) berhak menerima manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, baik saat masih bekerja maupun setelah tidak bekerja. Manfaat JP dapat dicairkan ketika peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.
Peran Perusahaan dalam Jaminan Pensiun
Sunardi juga menegaskan bahwa Jaminan Pensiun (JP) merupakan salah satu hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Selain JP, perusahaan juga memiliki kewajiban lainnya, seperti memberikan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan Jaminan Hari Tua (JHT). Semua ini bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan sosial kepada pekerja.
Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan
Peraturan perundang-undangan juga telah menetapkan terkait Perjanjian Kerja (PK), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan Peraturan Perusahaan (PP) sebagai teknis pelaksanaan antara pekerja dan pemberi kerja. Hal ini berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diubah dalam UU Cipta Kerja.
Dilema Usia Pensiun 59 Tahun
Perubahan usia pensiun menjadi 59 tahun pada tahun 2025 telah menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat. Apakah hal ini merupakan harapan baru atau beban bagi masyarakat? Menyikapi hal ini, penting untuk memahami bahwa kebijakan ini diambil berdasarkan pertimbangan yang mendalam terkait dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Kesimpulan
Dengan adanya perubahan usia pensiun menjadi 59 tahun pada tahun 2025, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja di Indonesia. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyediakan jaminan sosial yang memadai bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan bahwa sistem pensiun di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi para pekerja.
(akr)
