Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan Zero Over Dimension Overload (Zero ODOL) menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah kelebihan dimensi dan muatan pada truk-truk yang sering merusak infrastruktur jalan. Namun, implementasi kebijakan ini tidaklah mudah tanpa adanya pembenahan di beberapa sektor terkait.
Permasalahan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Timbang
Satu hal yang menjadi kendala utama dalam menerapkan kebijakan Zero ODOL adalah kondisi infrastruktur jalan dan jembatan timbang di Indonesia. Tanpa adanya pembenahan yang menyeluruh di sektor ini, sulit untuk menegakkan aturan Zero ODOL dengan efektif. Hal ini disampaikan oleh Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Agus Taufik Mulyono.
Perlu Adanya Badan Khusus
Agus Taufik Mulyono menyarankan agar dibentuk sebuah Badan setingkat Kementerian yang bertanggung jawab untuk mengurus logistik dan merancang blueprint terkait kebijakan Zero ODOL. Badan ini akan fokus pada pembenahan infrastruktur jalan dan jembatan timbang serta mengawasi implementasi kebijakan tersebut.
Permasalahan Status dan Fungsi Jalan
Selain infrastruktur yang perlu diperbaiki, permasalahan status dan fungsi jalan juga menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan Zero ODOL. Agus Taufik Mulyono menyoroti ketidakjelasan dalam klasifikasi jalan dari tingkat desa hingga nasional. Hal ini menyebabkan truk-truk pengangkut barang harus melalui jalan-jalan dengan status yang berbeda, tanpa adanya terminal handling untuk mengatasi kelebihan muatan.
Keselarasan Antara UU Jalan dan UU Lalu Lintas
Agus Taufik Mulyono juga menyoroti kurangnya keselarasan antara Undang-Undang tentang Jalan dan Undang-Undang tentang Lalu Lintas. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara kelas jalan, fungsi jalan, dan status jalan. Tanpa adanya keselarasan ini, masalah Zero ODOL tidak akan pernah terselesaikan.
Usulan dari Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia
Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Ian Sudiana, mengusulkan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan Zero ODOL. Salah satunya adalah dengan menambah ruas jalan, meningkatkan jumlah jalan nasional, dan meningkatkan kapasitas daya dukung jalan.
Dibentuknya Badan Khusus untuk Menangani Logistik
Ian Sudiana juga menyarankan agar pemerintah membentuk Badan setingkat Kementerian yang fokus pada pengelolaan logistik dan perancangan blueprint terkait kebijakan Zero ODOL. Badan ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret untuk menangani permasalahan yang terkait dengan kelebihan dimensi dan muatan truk.
