Insiden Penembakan di Perairan Tanjung Rhu
Pada Jumat, 24 Januari 2025, terjadi insiden tragis di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia, di mana lima pekerja migran Indonesia (PMI) atau WNI ditembak oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Insiden ini menyebabkan satu korban jiwa dan empat orang lainnya mengalami luka-luka.
Reaksi Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, langsung menanggapi insiden tersebut dengan rasa kesedihan yang mendalam. Beliau menyatakan bahwa pihaknya sangat menyesalkan tindakan penembakan yang dilakukan oleh aparat Malaysia terhadap para PMI.
Tuntutan Transparansi
Dave Laksono juga menuntut adanya transparansi dalam penanganan kasus tersebut oleh Pemerintah Malaysia. Ia menegaskan bahwa hal ini harus diusut tuntas dan tidak boleh ditutupi. Selain itu, Dave juga meminta agar Pemerintah Indonesia turut terlibat dalam advokasi kasus ini untuk memastikan keadilan bagi para korban.
Hubungan Indonesia-Malaysia Tercoreng
Insiden penembakan ini tidak hanya merenggut nyawa seorang PMI, tetapi juga menodai hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia. Dave mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kasus ini dapat menjadi preseden buruk yang mengancam hubungan kedua negara.
Desakan untuk Keterbukaan
Politikus Partai Golkar ini mendesak Pemerintah Malaysia untuk memberikan penjelasan yang transparan mengenai kasus ini. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada penutupan informasi yang dapat mengaburkan kebenaran. Kasus ini harus diusut hingga tuntas agar tidak terulang di masa depan.
Aksi Nyata
Dave Laksono juga menegaskan perlunya tindakan nyata untuk menegakkan keadilan bagi para korban. Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas dan memastikan bahwa kasus ini tidak hanya menjadi angin lalu.
Kesimpulan
Dalam situasi yang mengharukan ini, Dave Laksono dan pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen mereka untuk melindungi warga negara Indonesia di manapun berada. Kasus penembakan ini menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk meningkatkan kerja sama dalam melindungi hak asasi manusia dan memastikan keamanan para pekerja migran.
