GP Ansor, organisasi yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), menegaskan sikapnya menolak setiap upaya atau wacana penggabungan kembali institusi Polri ke dalam institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sikap tegas ini merupakan bagian dari komitmen GP Ansor dalam menjaga amanah Reformasi 1998. Dalam sebuah pernyataan resmi, Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor, A. Rifqi al Mubarok atau yang akrab disapa Gus Rifqi, menegaskan bahwa langkah penggabungan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai reformasi yang telah diamanahkan sejak tahun 1998.
Perjalanan Reformasi 1998
Reformasi 1998 merupakan tonggak penting bagi demokrasi Indonesia. Gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil saat itu berhasil memisahkan peran dan fungsi Polri dari TNI sebagai salah satu capaian utama. Hal ini terwujud dalam TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000, serta keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang secara tegas memisahkan Polri dari TNI.
Peran Polri dan TNI
Keputusan Gus Dur saat itu bertujuan menjadikan Polri sebagai institusi sipil yang fokus pada penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, sementara TNI diarahkan untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal. Pembagian peran ini bukan hanya sekadar kebijakan, melainkan juga fondasi untuk membangun sistem demokrasi yang lebih sehat.
Ancaman Penggabungan Polri ke TNI
GP Ansor mengingatkan bahwa menggabungkan kembali Polri ke dalam TNI akan mengkhianati semangat reformasi dan berpotensi melemahkan demokrasi. Langkah ini dinilai hanya akan memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan dan mengaburkan fungsi masing-masing institusi dalam sistem demokrasi Indonesia.
Pentingnya Pengawasan Publik
Gus Rifqi menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap institusi penegak hukum seperti Polri. Pemisahan antara Polri dan TNI telah terbukti efektif selama lebih dari dua dekade, menghasilkan penegakan hukum yang lebih transparan dan berkeadilan.
Komitmen GP Ansor
Sebagai bagian dari NU, GP Ansor merasa berkewajiban menjaga amanah reformasi. Gus Rifqi mengingatkan bahwa banyak pengambil kebijakan saat ini adalah aktivis Reformasi 1998, dan mereka harus tetap menghormati perjuangan mahasiswa dan rakyat pada masa itu. GP Ansor siap untuk terus mengawal dan memperjuangkan nilai-nilai reformasi demi tegaknya demokrasi di Indonesia.
Dengan sikap tegas dan komitmen yang kuat, GP Ansor terus mengawal perkembangan politik dan keamanan di Indonesia demi menjaga tegaknya amanah reformasi 1998.
