Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan daya saing nasional melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan membebaskan Bea Masuk dan Cukai terhadap impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan. Keputusan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2019 yang bertujuan untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan serta mempermudah akses barang bagi perguruan tinggi, kementerian/lembaga, dan badan usaha yang bergerak dalam riset.
Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Cukai
Pembebasan bea masuk dan cukai tersebut mencakup berbagai jenis barang, termasuk alat laboratorium, bahan kimia, peralatan teknologi, serta komponen lain yang dianggap penting dalam kegiatan riset dan pengembangan. Aturan ini juga memberikan fasilitas bebas pajak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada barang yang diimpor, asalkan barang tersebut digunakan sesuai peruntukannya.
Namun, penting untuk dicatat bahwa pembebasan ini tidak berlaku untuk barang yang digunakan dalam proses produksi oleh badan usaha. Fasilitas fiskal ini hanya dapat dinikmati oleh perguruan tinggi, kementerian/lembaga, dan badan usaha yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
Manfaat bagi Dunia Pendidikan dan Riset
Salah satu contoh perguruan tinggi yang telah memanfaatkan fasilitas ini adalah Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Mereka menerima hibah alat laboratorium dari University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU), Austria. Alat yang diterima berupa spectrometer yang digunakan untuk menganalisis kualitas tanah dan kandungan unsur hara dalam produk pangan.
Pelaksanaan importasi barang hibah ini berhasil berkat bantuan dan pelayanan impor yang diberikan oleh Bea Cukai Ngurah Rai. Harapannya, fasilitas ini dapat membawa manfaat bagi Universitas Udayana dan meningkatkan kualitas pendidikan serta penelitian di bidang pertanian.
Proses Pengajuan Fasilitas Fiskal
Untuk mendapatkan fasilitas fiskal tersebut, perguruan tinggi harus mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) atau kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) tempat pemasukkan barang. Permohonan harus dilampiri dengan surat rekomendasi dan dokumen perolehan barang. Surat rekomendasi tersebut harus berasal dari pimpinan perguruan tinggi atau pejabat eselon II yang ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi.
Dokumen perolehan barang yang dilampirkan harus berupa foto kopi dokumen pembelian, foto kopi DIPA apabila belanja menggunakan APBN atau APBD, dan perjanjian atau kontrak yang menyebutkan bahwa harga barang tidak termasuk pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI), apabila pengadaan barang dilakukan melalui pihak ketiga.
Kesimpulan
Pembebasan Bea Masuk dan Cukai untuk impor barang penelitian dan pengembangan merupakan langkah positif yang diambil pemerintah untuk mendorong inovasi dan kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan perguruan tinggi, kementerian/lembaga, dan badan usaha yang bergerak dalam riset dapat lebih mudah mengakses barang-barang penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga langkah ini dapat membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa dan negara.
