Rapat Koordinasi COP ke-19 AATHP
Pada tanggal 23 Desember 2024, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa pemerintah Indonesia siap menangani potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2025. Pernyataan ini dilakukan dalam Rapat Koordinasi Hasil Pertemuan Conference of Parties (COP) ke-19 dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang diadakan di Jakarta.
Langkah Strategis Penanganan Karhutla
Pada rapat tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup membahas langkah strategis penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah ASEAN, serta tindak lanjut komitmen negara-negara anggota AATHP. Menteri Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa COP-19 menghasilkan sejumlah komitmen penting untuk meningkatkan akselerasi kerja sama lintas batas dalam pengendalian asap.
Pembangunan ASEAN Coordinating Center for Transboundary Pollution Control
Salah satu langkah penting yang diambil adalah pembangunan dan pengoperasian ASEAN Coordinating Center for Transboundary Pollution Control yang akan berpusat di Jakarta. Keberadaan pusat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama regional dalam pengendalian karhutla.
Rencana Aksi Penanganan Karhutla
Kementerian Lingkungan Hidup bersama Tim Inpres Nomor 35 Tahun 2020 telah menyusun rencana aksi penanganan karhutla. Setelah rapat ini, akan dilakukan konsultasi dengan Menko Polhukam minggu depan, diikuti rapat paripurna awal Januari 2025 untuk menyelaraskan persiapan seluruh tim.
Kondisi Cuaca 2025
BMKG memprediksi kondisi cuaca di tahun 2025 akan normal tanpa cuaca ekstrem, namun kewaspadaan tetap ditingkatkan, terutama di kawasan hidrologi gambut. Operasi modifikasi cuaca tetap menjadi salah satu langkah penting, tetapi juga sudah disiapkan pasukan darat dengan koordinasi lintas sektoral untuk mengatasi potensi karhutla.
Penegakan Hukum Terhadap Pembakaran Lahan
Kementerian Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen dalam penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Langkah hukum sudah disiapkan untuk menindak tegas upaya pembukaan lahan dengan api, baik oleh masyarakat maupun perusahaan.
Kesiapan Pemerintah
Dengan persiapan yang matang, pemerintah Indonesia menjamin kepada masyarakat bahwa mereka siap menangani potensi karhutla di tahun 2025. Tujuan utama adalah menekan dampaknya seminimal mungkin, termasuk pencemaran udara yang membahayakan kesehatan masyarakat.
