Respons Fraksi Partai Demokrat
Rencana pemerintah untuk menunda kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% mendapatkan respons positif dari Fraksi Partai Demokrat di DPR RI. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Marwan Cik Asan, menyatakan bahwa penundaan tersebut merupakan langkah bijak dari pemerintah.
Situasi Dilematis Pemerintah
Pemerintahan Prabowo Subianto dihadapkan pada situasi dilematis dan beberapa pilihan yang sulit serta penuh risiko di tahun 2025. Tahun tersebut menjadi tahun awal bagi pemerintahan Prabowo Subianto untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.
Dampak Kenaikan PPN 12%
Marwan mengingatkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat memberikan tambahan penerimaan yang signifikan karena PPN merupakan salah satu sumber pajak terbesar dalam APBN. Namun, ia juga menyoroti dampak negatif dari kenaikan tersebut, seperti penurunan daya beli masyarakat dan tekanan terhadap sektor UMKM.
Pilihan Kebijakan Lain
Marwan menegaskan bahwa pemerintah memiliki pilihan kebijakan lain untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa harus menaikkan tarif PPN, antara lain dengan meninjau ulang berbagai fasilitas pajak yang diberikan dan memodernisasi sistem teknologi informasi.
Kesimpulan
Dengan pertimbangan atas dampak dan risiko kenaikan tarif PPN, penundaan penerapan kenaikan menjadi langkah yang bijak dari pemerintah. Di tengah situasi ekonomi yang masih rapuh, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil kebijakan yang dapat berdampak pada masyarakat dan dunia usaha.
