loading…
Pendahuluan
Polemik pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, telah menjadi sorotan publik dan dinilai sebagai ujian bagi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam tentang polemik ini serta analisis dari pengamat hukum dan politik, Pieter C Zulkifli.
Analisis Polemik Pagar Laut
Pengamat Hukum dan Politik, Pieter C Zulkifli, menyoroti pentingnya pemerintah dalam menyelesaikan masalah pagar laut ini dengan tegas namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Bagaimana sikap pemerintah dalam menangani kasus ini akan mencerminkan apakah kebijakan negara didasarkan pada landasan hukum atau karena tekanan dari pihak tertentu.
Kasus Pagar Laut di Kabupaten Tangerang
Polemik seputar pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Tangerang, Banten, mencuat setelah adanya penyegelan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KKP bahkan memberikan ultimatum kepada pihak pemagaran untuk membongkar dalam waktu 20 hari. Namun, penyelesaian kasus ini masih menyisakan banyak pertanyaan tanpa jawaban yang jelas.
Tantangan bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran
Ketidaksepahaman antara perintah tegas Presiden Prabowo melalui Ketua MPR Ahmad Muzani dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menunjukkan lemahnya koordinasi antarkementerian. Meskipun Panglima TNI telah menegaskan pentingnya melanjutkan pembongkaran, namun masih terdapat kendala yang menghambat penyelesaian kasus ini.
Kesimpulan
Polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang menjadi satu dari sekian banyak ujian bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Pentingnya menjalankan amanat hukum dengan tegas namun tetap mengedepankan kehati-hatian dalam menyelesaikan masalah ini menjadi cerminan sejauh mana kebijakan negara dapat berdiri tegak di atas landasan hukum dan keadilan sosial.
