Industri kretek merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi berbasis Pancasila, Sekjen PB HMI M Jusrianto menegaskan pentingnya perlindungan terhadap industri kretek nasional. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan arahan kepada kementerian dan lembaga terkait guna merumuskan kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri ini.
Peran Industri Kretek dalam Perekonomian Indonesia
Industri kretek memiliki daya saing tinggi di pasar domestik dan internasional karena mayoritas bahan bakunya berasal dari dalam negeri. Industri ini mampu menciptakan efek pengganda dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dari sektor hulu hingga hilir. Lebih dari 95% penerimaan cukai berasal dari cukai hasil tembakau (CHT), menjadikan industri kretek sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara.
Tantangan yang Dihadapi Industri Kretek Nasional
Industri kretek nasional menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya adalah:
1. Kenaikan Tarif Cukai
Kenaikan tarif cukai yang terus berlangsung setiap tahun tidak seimbang dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berdampak pada keberlangsungan industri, terutama bagi pabrik rokok kecil yang kesulitan bersaing akibat beban cukai yang semakin berat.
2. Maraknya Rokok Ilegal
Regulasi ketat yang diterapkan pemerintah telah mendorong munculnya rokok ilegal atau rokok polos. Peredaran rokok ilegal ini tidak hanya merugikan industri legal, tetapi juga mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara dari cukai.
3. Persaingan dengan Rokok Elektrik atau Vape
Rokok elektrik yang seluruh bahan bakunya diimpor semakin mengancam industri kretek nasional. Produk ini juga cenderung berbasis teknologi tinggi dan tidak banyak menyerap tenaga kerja, berbeda dengan industri kretek yang lebih padat karya.
4. Padatnya Regulasi
Saat ini, terdapat sekitar 480 regulasi yang mengatur industri kretek, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan daerah. Banyaknya regulasi ini dinilai membatasi ruang gerak industri dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.
Perlunya Peta Jalan Industri Kretek Nasional
Jusrianto mendesak pemerintah untuk segera menyusun peta jalan industri kretek nasional yang komprehensif. Peta jalan ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta mengakomodasi kepentingan sektor hulu dan hilir guna menciptakan kepastian usaha dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Langkah Strategis Pemerintah dalam Melindungi Industri Kretek Nasional
Dengan tantangan yang semakin kompleks, Jusrianto berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk melindungi dan mengembangkan industri kretek nasional sebagai bagian penting dari ekonomi Indonesia. Diperlukan kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas agar industri kretek dapat terus berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
Demikianlah informasi mengenai tantangan yang dihadapi industri kretek nasional dan perlunya perlindungan serta pembangunan ekonomi berbasis Pancasila. Semoga langkah-langkah strategis dapat segera diimplementasikan untuk menjaga keberlanjutan industri ini.
