Pendahuluan
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir baru-baru ini mengungkapkan batas minimum anggaran operasional Kementerian BUMN sepanjang tahun 2025. Hal ini menjadi perhatian penting dalam upaya efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.
Batas Minimum Anggaran Operasional
Seperti dilansir dari SINDOnews, Erick Thohir menyampaikan bahwa batas minimum anggaran operasional Kementerian BUMN untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp215 miliar. Nilai tersebut dianggap sebagai standar yang cukup rendah untuk mendukung operasional Kementerian BUMN di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI
Pada tanggal 13 Mei 2025, Erick Thohir menghadiri rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI. Dia menyampaikan bahwa telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan mengenai batas minimum anggaran operasional tersebut, namun belum mendapatkan jawaban pasti dari pihak Kemenkeu.
“Kami coba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan, tentu belum mendapat konfirmasi 100 persen, tetapi mereka melihat usulan kami bukan sesuatu yang mengada-ngada karena memang batas minimum kami untuk beroperasional kurang lebih di Rp215 miliar,” ujar Erick.
Alokasi Anggaran Kementerian BUMN 2025
Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa alokasi pagu anggaran Kementerian BUMN untuk tahun 2025 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Anggaran tersebut sebesar Rp277 miliar, lebih rendah dari anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp284,36 miliar.
Dia menjelaskan bahwa anggaran tahun ini terdiri dari Rp80 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN dan Rp197,4 miliar untuk program dukungan manajemen.
Kesimpulan
Dengan adanya penurunan alokasi anggaran Kementerian BUMN untuk tahun 2025, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan efisiensi anggaran. Erick Thohir sebagai Menteri BUMN terus berkomunikasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa batas minimum anggaran operasional dapat memadai untuk menjalankan fungsi Kementerian BUMN dengan baik.
Sebagai bagian dari upaya untuk mendukung perekonomian Indonesia, peran BUMN tetap diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan meskipun dengan keterbatasan anggaran yang ada.
Artikel ini mencoba merangkum informasi terkait efisiensi anggaran Kementerian BUMN yang disampaikan oleh Erick Thohir. Semoga hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi keuangan dan pengelolaan anggaran di lingkungan BUMN.
(nng)
