banner 728x250

Persembahan Teater di Demonstrasi Hitam Februari di Depan Gedung DPR

banner 120x600
banner 468x60

Pada Kamis, 13 Februari 2025, Aliansi Gerakan Rakyat Indonesia menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI di Jakarta. Demonstrasi ini dilakukan untuk menyuarakan beberapa tuntutan penting terkait dengan kejaksaan dan kebijakan hukum yang dianggap merugikan masyarakat.

Tuntutan Aliansi Gerakan Rakyat Indonesia

Aliansi Gerakan Rakyat Indonesia membawa 4 tuntutan utama dalam demonstrasi mereka. Pertama, mereka menuntut agar hak imunitas kejaksaan dihapuskan. Kedua, mereka ingin agar rangkap jabatan jaksa dihentikan. Ketiga, mereka menolak penyalahgunaan restorative justice (denda damai). Dan terakhir, mereka menolak asas dominus litis.

banner 325x300

Tema Demo: Aksi Hitam Februari Kelam

Para demonstran membawa tema “Aksi Hitam Februari Kelam” dalam aksi mereka. Mereka juga menggunakan tagar #Kejaksaanmenujupowerabsolut, #Modustikusberdasi, dan #AbuseofPowerKejaksaan. Demonstrasi ini juga diwarnai dengan aksi teatrikal yang menggambarkan kekuasaan pihak kejaksaan dalam mengatur suatu kasus dengan dalih restorative justice.

Penutupan Jalan Gatot Soebroto

Massa demonstran juga melakukan penutupan jalan di Jalan Gatot Soebroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat sekitar pukul 14.30 WIB. Mereka melakukan penutupan jalan karena tuntutan untuk bertemu dengan anggota Komisi III DPR tidak terpenuhi. Hal ini menyebabkan kemacetan panjang hingga mencapai 10 km ke arah Pancoran. Massa demonstran menggunakan barikade dan membakar ban bekas di tengah jalan sebagai bentuk protes.

Tuntutan Kepada DPR dan Kejaksaan

Koordinator aksi demo, Fikri, menyampaikan bahwa mereka ingin mengingatkan dan menyampaikan tuntutan kepada DPR dan Kejaksaan. Mereka menuntut agar hak imunitas kejaksaan dihapuskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 8 ayat 5. Mereka juga menuntut penghentian penyalahgunaan restorative justice dan penyalahgunaan uang damai.

Selain itu, mereka juga menuntut agar aturan jaksa yang bisa rangkap jabatan dihentikan. Yang paling penting, mereka meminta kepada DPR RI untuk menghapus RUU KUHP yang mengandung asas dominus litis. Asas ini dianggap sebagai penguatan kelembagaan terhadap jaksa dan oknum-oknum di dalamnya.

Kesimpulan

Demonstrasi Aliansi Gerakan Rakyat Indonesia di depan Gedung DPR/MPR RI menunjukkan keseriusan mereka dalam menyuarakan tuntutan-tuntutan penting terkait dengan kejaksaan dan kebijakan hukum. Dengan tema “Aksi Hitam Februari Kelam”, mereka berusaha untuk menyampaikan pesan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan.

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *