loading…
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, telah mengumumkan bahwa pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Otorita akan mulai pindah kantor seluruhnya pada bulan Maret 2025 mendatang. Skema pemindahan ASN ini menjadi yang perdana dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain.
Skema Pemindahan ASN OIKN
Basuki menjelaskan bahwa tujuan pemindahan ASN OIKN ke IKN adalah untuk memungkinkan para ASN lebih fokus dalam membangun IKN. Saat ini, kantor OIKN terdapat di 3 tempat, yaitu Jakarta, Balikpapan, dan IKN. Namun, mulai Maret 2025, mereka akan dipindahkan semua ke IKN untuk fokus pada pembangunan IKN ke depan.
Pembangunan Kantor Baru OIKN
Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini juga mengungkapkan bahwa pembangunan kantor baru OIKN di IKN telah hampir rampung. Konstruksi tersebut diharapkan selesai pada akhir bulan Februari 2025.
Hunian Khusus untuk ASN
Proyek Ibukota baru juga dilengkapi dengan hunian khusus untuk para ASN, TNI/Polri, dan rumah jabatan menteri. Saat ini, progres pembangunan hunian vertikal ASN sudah mencapai 27 tower, masing-masing terdiri dari 60 unit hunian dengan luas 98 meter persegi.
Fasilitas dalam Hunian
Setiap unit hunian terdiri dari 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Jika ASN bujangan, 1 unit ini bisa digunakan oleh 3 orang, sedangkan untuk 1 keluarga akan mendapatkan 1 unit hunian.
Pengembangan Hunian ASN
Pada akhir Februari 2025, targetnya adalah menambah 10 tower rusun ASN lagi yang akan rampung sehingga total 37 tower hunian ASN sudah dapat digunakan pada awal Maret mendatang. Semua hunian sudah dilengkapi dengan perabotan lengkap.
Rumah Tapak Jabatan Menteri
Untuk rumah tapak jabatan menteri, saat ini telah terkontrak untuk membangun 36 unit. Namun, dengan adanya penambahan jumlah Kementerian/Lembaga dalam kabinet Merah Putih Prabowo – Gibran, sedang diusulkan pembangunan unit baru rumah menteri.
Kesimpulan
Dengan pemindahan pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara ke IKN, diharapkan pembangunan IKN dapat berjalan lebih efisien dan fokus. Dengan fasilitas hunian yang memadai untuk para ASN, TNI/Polri, dan menteri, diharapkan proses kerja dan koordinasi antar instansi dapat berjalan dengan lancar.
(akr)
