Sebuah usulan kontroversial telah mencuat belakangan ini mengenai penempatan Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Usulan ini menjadi sorotan utama dari Pusat Studi dan Analisa Keamanan Indonesia (PUSAKA) yang menilai bahwa langkah tersebut dapat melemahkan demokrasi di Indonesia.
Alasan Pentingnya Netralitas Institusi Sipil
PUSAKA menekankan pentingnya netralitas dan independensi institusi sipil dalam sebuah negara demokratis. Dalam sebuah pernyataan, Direktur Eksekutif PUSAKA, Adhe Nuansa Wibisono, menyatakan bahwa penempatan Polri di bawah TNI dapat menciptakan preseden buruk bagi institusi demokrasi di Indonesia. Hal ini dapat merusak kepercayaan internasional terhadap perkembangan demokrasi di Tanah Air.
Polemik yang Muncul
Pernyataan Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, mengenai keterlibatan aparat Kepolisian dalam pemenangan sejumlah calon kepala daerah di Pilkada 2024 telah menimbulkan polemik di masyarakat. Sitorus menyebut kepolisian sebagai perusak demokrasi dan melabelinya sebagai “Partai Cokelat”.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, juga menuding aparat kepolisian telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam Pilkada Serentak 2024. Polemik semakin memanas ketika tokoh-tokoh PDIP mengusulkan agar Polri kembali ditempatkan di bawah TNI.
Dampak Buruk bagi Demokrasi
Adhe Nuansa Wibisono meragukan kekuatan argumentasi dari tuduhan yang dilontarkan terhadap Polri. Menurutnya, tuduhan tersebut hanya merupakan upaya untuk melemahkan Polri sebagai institusi sipil yang independen. Penempatan Polri di bawah TNI atau Kemendagri dapat membahayakan demokrasi Indonesia dan mengancam kebebasan sipil.
Kepentingan Institusi Sipil yang Independen
Sebagai negara demokratis, Indonesia harus menjaga kebebasan sipil dan memastikan bahwa institusi sipil tetap independen dari institusi militer. Penempatan Polri di bawah TNI dapat mengubah dinamika kekuasaan dan memperkuat dominasi militer dalam kehidupan politik Indonesia.
Kesimpulan
Usulan penempatan Polri di bawah TNI atau Kemendagri perlu dipertimbangkan dengan matang, mengingat dampak yang dapat ditimbulkannya terhadap demokrasi Indonesia. Netralitas institusi sipil harus dijaga agar demokrasi tetap berjalan dengan baik dan masyarakat dapat merasakan keadilan dan kebebasan yang sesungguhnya.
